Gibran Mundur dari Jabatan Wapres dapat Pensiun Rp20,16 Juta dan Rumah

JAKARTA, BERITANOW.COM – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Selain perkembangan proses politik dan konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketentuan mengenai hak keuangan serta fasilitas yang dapat diterima setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden turut menjadi sorotan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, mantan wakil presiden memiliki sejumlah hak yang dapat diberikan negara setelah masa jabatannya berakhir. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Meski demikian, pemberian hak tersebut memiliki persyaratan. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah bahwa mantan wakil presiden harus berhenti dari jabatannya dengan hormat. Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri tidak serta-merta berarti seluruh fasilitas pensiun langsung dapat diterima.

Berhak Mendapatkan Pensiun Bulanan
Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 adalah pemberian pensiun pokok kepada mantan wakil presiden yang memenuhi persyaratan.

Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden tercatat sebesar Rp20.160.000 setiap bulan.

Dengan demikian, angka tersebut menjadi acuan untuk menghitung potensi pensiun pokok mantan wakil presiden, apabila seluruh persyaratan dalam peraturan telah terpenuhi.

Selain pensiun pokok, terdapat pula ketentuan mengenai tunjangan yang mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pensiun pegawai negeri. Artinya, hak keuangan mantan wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pensiun pokok.

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas pendukung bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden.

Salah satunya berupa pembiayaan kebutuhan rumah tangga yang meliputi penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, negara juga memberikan pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak administratif yang diatur dalam undang-undang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama menjalankan tugas kenegaraan.

Mendapatkan Rumah Kediaman dari Negara
Ketentuan lainnya adalah penyediaan satu unit rumah kediaman yang layak berikut perlengkapannya bagi mantan wakil presiden.

Pengaturan mengenai rumah kediaman tersebut diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

Dalam ketentuan penyediaannya, luas tanah untuk rumah kediaman di wilayah DKI Jakarta dibatasi maksimal 1.500 meter persegi. Sementara itu, apabila rumah disediakan di luar Jakarta, luas tanahnya disesuaikan berdasarkan ketentuan nilai yang setara. Luas bangunan juga mengikuti batasan yang ditetapkan dalam peraturan.

Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan rumah tersebut melalui beberapa mekanisme, mulai dari membeli tanah beserta bangunannya, membeli tanah untuk kemudian mendirikan bangunan, hingga membangun atau melakukan peremajaan rumah di atas tanah milik pribadi.

Seluruh proses penyediaan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan anggaran negara.

Selain rumah, mantan wakil presiden juga memperoleh fasilitas kendaraan bermotor milik negara beserta pengemudinya.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Negara turut menanggung biaya pemeliharaan kendaraan serta pembayaran gaji pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendaraan tersebut disediakan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kedudukan dan pengalaman mantan wakil presiden sebagai pejabat negara.

Fasilitas berikutnya berkaitan dengan dukungan tenaga administrasi. Dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978, terdapat pengaturan mengenai penyediaan staf yang berasal dari pegawai negeri untuk membantu mantan presiden dan mantan wakil presiden.

Keberadaan staf tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang masih berkaitan dengan kedudukan sebelumnya sebagai pimpinan negara.

Kapan Hak Pensiun dan Fasilitas Mulai Berlaku?
Mengenai waktu pemberian hak keuangan, undang-undang mengatur bahwa pembayaran pensiun dan tunjangan serta pembiayaan rumah tangga dan kesehatan mulai dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat berlaku.

Pembayaran pensiun juga memiliki ketentuan penghentian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena itu, status pemberhentian dan pemenuhan persyaratan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan hak yang dapat diterima seseorang setelah meninggalkan jabatan wakil presiden.

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Pimpinan MPR
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya sekaligus meminta agar pimpinan MPR segera menindaklanjuti dokumen tersebut melalui mekanisme konstitusi.

Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan membahas langkah selanjutnya melalui rapat internal dan mekanisme kelembagaan.

Dengan adanya perkembangan tersebut, proses pengunduran diri Gibran menjadi perhatian masyarakat, termasuk mengenai konsekuensi administratif dan hak keuangan yang mungkin timbul setelah status jabatannya berubah.

Namun, kepastian mengenai hak pensiun dan fasilitas negara tetap harus mengacu pada keputusan pemberhentian serta persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.(*)