Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
BEKASI, BERITANOW.COM — Pemerintah Kabupaten Bekasi bersiap menertibkan 19 bangunan yang berdiri di kawasan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 27–28, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan negara sekaligus melindungi infrastruktur strategis di sekitarnya. Namun, rencana penertiban juga memunculkan persoalan sosial karena sebagian penghuni telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi mulai menyerahkan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan pada Kamis (22/10/2026). Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Surya Wijaya menjelaskan bahwa bangunan tersebut berada di atas tanah negara yang dikelola Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan penertiban dijadwalkan pada Senin (26/10/2026), setelah pemerintah memberi kesempatan kepada pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Kabupaten Bekasi Ganda Sasmita mengakui rencana tersebut sempat menghadapi keberatan warga. Menurutnya, sejumlah pemilik bangunan meminta kepastian mengenai penggunaan lahan yang selama ini mereka tempati. Pemerintah kemudian melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan perwakilan instansi terkait untuk menjelaskan alasan penertiban.
Keselamatan Infrastruktur Jadi Alasan Penertiban
Rencana penataan kawasan Tol Japek sebenarnya telah dibahas pemerintah daerah sebelum surat pemberitahuan disampaikan. Dalam rapat koordinasi pada 19 Oktober 2026, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyoroti risiko keberadaan bangunan di sekitar infrastruktur penting. Pemerintah mengkhawatirkan kemungkinan kebakaran yang dapat mengganggu jaringan listrik dan fasilitas komunikasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menurut pemerintah daerah, penertiban diperlukan untuk menjaga fungsi kawasan dan mengurangi potensi gangguan terhadap fasilitas strategis nasional. Pelaksanaannya melibatkan koordinasi pemerintah kecamatan, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, dan perangkat daerah terkait. Asep menegaskan bahwa tahapan hukum dan pendekatan persuasif kepada masyarakat harus menjadi perhatian sebelum tindakan di lapangan dilakukan.
Meski demikian, alasan keselamatan perlu disertai penjelasan mengenai risiko konkret yang dihadapi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan proses pembongkaran tidak menimbulkan bahaya baru bagi penghuni, petugas, maupun lingkungan sekitar. Pendekatan tersebut penting agar tujuan pengamanan infrastruktur berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat terdampak.
Puluhan Tahun Menetap, Warga Hadapi Ketidakpastian
Persoalan sosial muncul karena bangunan yang akan ditertibkan bukan seluruhnya merupakan bangunan yang baru didirikan. Berdasarkan keterangan Satpol PP, sebagian pemilik telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun. Lamanya penggunaan lahan menjadi salah satu alasan mereka meminta penjelasan lebih lanjut sebelum pembongkaran dilakukan
Dalam musyawarah dengan pemerintah, warga juga menyampaikan harapan memperoleh bantuan biaya pembongkaran. Ganda Sasmita menjelaskan bahwa bantuan yang pernah diberikan pihak KCIC pada 2024 tidak tersedia dalam anggaran tahun ini. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban pengeluaran warga apabila mereka harus membongkar bangunan menggunakan biaya sendiri.
Penertiban juga perlu memperhitungkan apakah bangunan yang terdampak digunakan sebagai tempat tinggal, lokasi usaha, atau keduanya. Apabila terdapat keluarga yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada bangunan tersebut, pembongkaran dapat memengaruhi tempat tinggal maupun sumber penghasilan mereka. Namun, jumlah penghuni, jenis kegiatan ekonomi, dan kebutuhan pemindahan belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Penegakan Aturan Perlu Disertai Perlindungan Sosial
Kepastian status lahan merupakan dasar penting bagi pemerintah dalam melakukan penataan ruang. Akan tetapi, penegakan aturan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menilai konsekuensi sosial yang ditanggung masyarakat. Pendataan penghuni, komunikasi terbuka, dan mekanisme pengaduan dapat membantu mengurangi potensi konflik selama proses penertiban.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan telah mengutamakan musyawarah serta pemberitahuan sebelum pelaksanaan pembongkaran. Pendekatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman bersama, tetapi keberhasilannya bergantung pada bagaimana persoalan warga ditangani secara nyata. Kejelasan mengenai bantuan, barang milik warga, dan kemungkinan kebutuhan tempat tinggal pengganti menjadi hal yang patut diperiksa lebih lanjut.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah menyebut kemungkinan penataan lahan setelah bangunan dibongkar. Asep Surya Atmaja mengatakan pemanfaatan kawasan berikutnya menjadi kewenangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), termasuk kemungkinan pengembangan ruang terbuka hijau. Rencana tersebut masih berupa kemungkinan dan belum dapat dianggap sebagai keputusan akhir penggunaan lahan.
Penertiban kawasan Tol Japek dengan demikian bukan hanya persoalan mengosongkan tanah negara dari bangunan yang dinilai melanggar ketentuan. Proses ini juga menjadi ujian kemampuan pemerintah menyeimbangkan keselamatan infrastruktur, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat yang telah lama berada di lokasi. Menjelang jadwal penertiban 26 Oktober, kejelasan langkah perlindungan bagi warga menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian.(*)
