Pemkab Lamongan Tunggu Laporan Resmi, Kades Kedungkumpul Terancam Sanksi Jika Terbukti Melanggar

LAMONGAN, BERITANOW.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan masih menunggu perkembangan dugaan kasus yang menyeret Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Angely Emitasari. Pemerintah daerah menegaskan bahwa tindakan administratif maupun sanksi terhadap kepala desa akan dipertimbangkan apabila sudah terdapat laporan resmi dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peristiwa kades kedungkumpul yang menjadi perhatian publik tersebut dikaitkan dengan dugaan penggerebekan Angely Emitasari (AE) bersama seorang anggota kepolisian berinisial IGA di salah satu hotel di Kota Batu, Jawa Timur. Informasi mengenai kejadian itu mencuat setelah beredar unggahan di media sosial dan kemudian menjadi pemberitaan sejumlah media.

Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa tersebut disebut berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 02.30 WIB. Meski demikian, sejumlah informasi yang berkembang masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Hingga Rabu (11/11/2026), AE belum memberikan keterangan secara langsung kepada wartawan mengenai kabar yang mengaitkan namanya dengan peristiwa tersebut.

Sebelumnya, AE dikabarkan akan menyampaikan tanggapan melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk. Namun, hingga berita ini disusun, penjelasan tersebut belum diterima. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp juga belum mendapatkan jawaban.

Informasi lain yang beredar menyebutkan bahwa AE telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Polres Batu pada Selasa (10/11/2026). Namun, perkembangan pemeriksaan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang.

Pemkab Lamongan Belum Terima Laporan Resmi
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengikuti perkembangan informasi mengenai dugaan kasus tersebut.

Menurut Joko, informasi yang diterimanya sejauh ini berasal dari pemberitaan media. Dinas PMD belum memperoleh laporan tertulis ataupun dokumen resmi yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan terhadap kepala desa yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memastikan setiap informasi yang berkembang memiliki kejelasan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Joko juga menegaskan bahwa Pemkab Lamongan tetap akan menjalankan kewenangannya apabila nantinya ditemukan pelanggaran yang memiliki dasar hukum.

Pemberian sanksi, lanjutnya, tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat. Seluruh proses harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, jenis tindakan atau sanksi yang mungkin dikenakan kepada AE belum dapat dipastikan saat ini.

Kecamatan Sukorame Belum Menerima Pengaduan
Sementara itu, Camat Sukorame, Harwa Yutomo, mengungkapkan bahwa pihak kecamatan juga belum mendapatkan pengaduan resmi mengenai persoalan yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.

Menurut Harwa, hingga saat ini belum ada laporan tertulis yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh masyarakat, maupun perangkat Desa Kedungkumpul.

Ia menyebutkan bahwa laporan resmi diperlukan agar pihak kecamatan dapat melakukan tindak lanjut sesuai mekanisme pemerintahan yang berlaku.

Apabila nantinya terdapat pengaduan dari masyarakat maupun unsur pemerintahan desa, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Lamongan untuk membahas langkah yang perlu dilakukan.

Harwa menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten akan menjadi bagian dari proses penanganan apabila persoalan tersebut telah disampaikan secara resmi.

Aktivitas Kades Kedungkumpul Masih Belum Diketahui
Selain persoalan dugaan penggerebekan, aktivitas AE sebagai kepala desa juga menjadi perhatian. Namun, pihak Kecamatan Sukorame mengaku belum mendapatkan informasi pasti mengenai kehadiran AE di kantor desa setelah kabar tersebut ramai diberitakan.

Harwa menyampaikan bahwa dirinya belum melakukan pengecekan langsung terkait aktivitas kedinasan kepala desa tersebut.

Karena belum ada laporan yang diterima, pihak kecamatan belum dapat memastikan apakah AE tetap menjalankan tugas pemerintahan desa seperti biasanya atau sedang tidak berada di kantor.

Kronologi Dugaan Penggerebekan di Kota Batu
Sebelumnya, informasi mengenai dugaan penggerebekan yang melibatkan AE dan seorang anggota kepolisian berinisial IGA ramai diperbincangkan setelah muncul unggahan di media sosial.

Dalam informasi yang beredar, keduanya disebut berada di sebuah hotel di Kota Batu pada dini hari. Penggerebekan tersebut dikabarkan dilakukan oleh EDA, yang disebut sebagai istri sah IGA.

EDA dikabarkan mengikuti kendaraan suaminya hingga tiba di lokasi hotel. Dalam proses tersebut, ia disebut didampingi sejumlah petugas, termasuk anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batu, Propam, Pamapta, serta pihak hotel.

Meski kabar tersebut telah menyebar luas, berbagai informasi yang beredar tetap perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Lamongan belum mengambil keputusan mengenai sanksi terhadap AE. Pemerintah daerah masih menunggu laporan resmi serta perkembangan penanganan perkara dari pihak berwenang.

Apabila nantinya ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum dan ketentuan administrasi pemerintahan desa, Pemkab Lamongan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai peraturan yang berlaku.(*)