Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com — Dalam diplomasi internasional, para pemimpin negara kerap berbicara tentang persahabatan, kepercayaan, dan kerja sama strategis. Namun, sejarah intelijen menunjukkan kenyataan yang jauh lebih rumit: negara yang bersalaman di depan kamera belum tentu berhenti mencari rahasia satu sama lain. Bahkan, sejumlah presiden dan kepala pemerintahan pernah menjadi sasaran operasi pengawasan komunikasi yang melibatkan negara sekutunya sendiri.
Kasus pemimpin dunia disadap kembali menarik perhatian setelah ANTARA menerbitkan infografik pada Kamis (5/11/2026), di tengah penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Skandal yang pernah menimpa Susilo Bambang Yudhoyono, Angela Merkel, dan sejumlah pemimpin lain memperlihatkan bahwa komunikasi kepala negara merupakan sasaran bernilai tinggi dalam operasi intelijen. Namun, setiap kasus mempunyai tingkat pembuktian berbeda, mulai dari dokumen penyadapan yang bocor hingga dugaan yang belum dapat dipastikan secara forensik.
SBY dan Merkel, Ketika Sahabat Menyimpan Telinga
Pada November 2013, hubungan Indonesia dan Australia terguncang setelah dokumen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap aktivitas intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Australian Broadcasting Corporation (ABC) melaporkan bahwa aktivitas telepon SBY dipantau selama 15 hari pada Agustus 2009. Intelijen Australia juga tercatat berupaya mendengarkan percakapannya, meskipun salah satu upaya yang terungkap tidak berhasil memperoleh isi pembicaraan karena panggilan terlalu singkat.
Sasaran pengawasan turut mencakup Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat Indonesia. Jakarta merespons dengan menarik duta besarnya dari Australia serta meninjau kembali kerja sama bilateral. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa operasi intelijen dapat menimbulkan kerugian diplomatik ketika aktivitas rahasia sebuah negara terungkap.
Di Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel menghadapi persoalan serupa ketika muncul laporan bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) memantau teleponnya. Merkel meminta penjelasan langsung kepada Presiden Barack Obama pada Oktober 2013. Washington menyatakan tidak sedang dan tidak akan memantau komunikasi Merkel, tetapi tidak secara tegas menyangkal dugaan pengawasan pada masa sebelumnya.
Brasil, Meksiko, dan Prancis Juga Menjadi Sasaran
Presiden Brasil Dilma Rousseff mengambil langkah diplomatik setelah terungkap dugaan pengawasan NSA terhadap komunikasinya dan sejumlah pejabat Brasil. Pada 2013, ia membatalkan kunjungan kenegaraan yang telah direncanakan ke Washington. Keputusan itu menunjukkan bahwa persoalan penyadapan dapat memengaruhi hubungan dua negara, bahkan ketika keduanya memiliki kepentingan ekonomi bersama.
Di Meksiko, dokumen Snowden turut mengungkap dugaan pemantauan komunikasi Enrique Peña Nieto sebelum ia menjabat presiden. Pemerintah Meksiko meminta klarifikasi dan penyelidikan dari Amerika Serikat. Persoalannya bukan sekadar privasi seorang politisi, melainkan kemungkinan diperolehnya informasi tentang arah pemerintahan sebelum kebijakan resmi ditetapkan.
Prancis juga menghadapi skandal serupa setelah WikiLeaks pada 2015 menerbitkan dokumen yang diduga menunjukkan pengawasan NSA terhadap tiga presidennya. Nama Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande muncul dalam pengungkapan tersebut. Pemerintah Prancis merespons dengan pembahasan keamanan tingkat tinggi, sementara persoalan kepercayaan di antara negara sekutu kembali mencuat.
Siapa Mendengar, Siapa Menguasai Informasi?
Perkembangan teknologi membuat pengawasan komunikasi tidak selalu membutuhkan akses fisik terhadap telepon sasaran. Investigasi Pegasus Project pada 2021 menemukan sejumlah nomor telepon pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam kumpulan data calon sasaran pengawasan. Namun, Amnesty International menegaskan keberadaan nomor tersebut tidak membuktikan bahwa perangkat para pemimpin berhasil diretas atau disadap.
Berbagai kasus tersebut memperlihatkan nilai strategis informasi yang mungkin diperoleh dari komunikasi pemimpin negara. Informasi tentang perundingan, pertahanan, ekonomi, atau keputusan politik berpotensi memberikan keuntungan bagi pihak yang menguasainya. Meski demikian, identitas sasaran saja belum cukup untuk membuktikan siapa penerima informasi, bagaimana data digunakan, atau apakah terjadi kerugian nyata.
Bagi masyarakat Indonesia, persoalan ini berkaitan dengan kemampuan negara melindungi komunikasi pejabat sekaligus hak privasi warga biasa. Sistem penyadapan yang sah untuk penegakan hukum memerlukan dasar hukum, pembatasan akses, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa mekanisme tersebut, teknologi yang seharusnya membantu penegakan hukum berisiko menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.
Sejarah penyadapan para pemimpin dunia memberikan pelajaran bahwa hubungan diplomatik tidak selalu menghapus persaingan intelijen. Namun, pengalaman negara lain tidak dapat dijadikan bukti bahwa setiap kasus penyadapan melibatkan aktor asing atau konspirasi internasional. Pertanyaan terpenting tetap sama: siapa yang mempunyai kewenangan mengakses komunikasi rahasia, dan siapa yang memastikan kewenangan itu tidak disalahgunakan?(*)
