Pemerintah Targetkan Jalan Perbatasan Kalimantan Selesai Di 2028

MALINAU, BERITANOW.COM — Pemerintah menargetkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang sekitar 2.300 kilometer selesai pada akhir 2028. Proyek yang menghubungkan kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia ini bukan hanya ditujukan untuk memperkuat akses transportasi, tetapi juga berpotensi membuka kegiatan ekonomi di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Kehadiran jaringan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, memperluas akses pasar, dan mengurangi keterisolasian masyarakat perbatasan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan target tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya ketika meninjau pembangunan jalan menuju wilayah Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026). Pemerintah merencanakan jaringan jalan yang membentang melintasi kawasan perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, hingga Kalimantan Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Dody menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang belum memenuhi standar lebar jalan nasional. Ia meminta peningkatan lebar jalan menjadi tujuh meter agar akses transportasi lebih memadai. Kementerian PU juga menyatakan bahwa percepatan pembangunan mendapat dukungan Bappenas, Kementerian Keuangan, serta TNI, meskipun rincian anggaran dan progres keseluruhan proyek belum disampaikan dalam laporan tersebut.

Jalan Perbatasan dan Persoalan Biaya Logistik
Pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sebenarnya telah berlangsung selama beberapa periode pemerintahan. Direktorat Jenderal Bina Marga sebelumnya mencatat pengembangan jalan paralel perbatasan menghadapi tantangan medan berat, keterbatasan akses material, serta tingginya kesulitan mobilisasi pekerja dan peralatan. Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan jaringan transportasi di kawasan perbatasan membutuhkan biaya dan pendekatan berbeda dibandingkan wilayah perkotaan.

Dari perspektif ekonomi, jaringan jalan yang terbatas dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan ongkos angkutan barang. Ketika biaya transportasi tinggi, barang kebutuhan masyarakat berpotensi dijual lebih mahal, sementara hasil pertanian dan produk lokal menghadapi hambatan menuju pasar yang lebih besar. Jalan yang lebih baik dapat mengurangi hambatan tersebut, meskipun dampaknya terhadap harga tetap dipengaruhi kondisi angkutan, persaingan usaha, dan ketersediaan pasokan.

Keterhubungan transportasi juga menentukan kemampuan suatu daerah membangun kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Wilayah yang memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, atau hasil hutan belum tentu memperoleh nilai ekonomi optimal apabila akses distribusinya terbatas. Karena itu, pembangunan jalan perbatasan berpotensi menjadi prasyarat bagi berkembangnya perdagangan lokal, usaha pengolahan, dan jaringan pemasaran antardaerah.

Peluang Ekonomi Lokal dan Perdagangan Perbatasan
Penyelesaian jaringan jalan sepanjang 2.300 kilometer dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sepanjang koridor perbatasan. Pelaku usaha kecil berpotensi memperoleh akses yang lebih luas untuk menjual produk dan mendapatkan bahan baku. Sementara itu, aktivitas perdagangan dan jasa transportasi dapat berkembang apabila peningkatan akses diikuti pertumbuhan permintaan serta investasi produktif.

Potensi tersebut relevan bagi wilayah seperti Krayan dan Apau Kayan yang masuk dalam perhatian pembangunan pemerintah. Pada Juli 2026, Bupati Malinau Wempi W. Mawa juga telah meminta dukungan Kementerian PU untuk memperkuat akses infrastruktur perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara. Permintaan pemerintah daerah itu menunjukkan bahwa kebutuhan konektivitas masih menjadi persoalan penting dalam agenda pembangunan setempat. 

Namun, peningkatan konektivitas tidak otomatis menjadikan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat ekonomi terbesar. Produk dari luar daerah juga dapat masuk dengan biaya lebih rendah sehingga persaingan bagi pelaku usaha lokal meningkat. Agar manfaat pembangunan lebih merata, pemerintah perlu menghubungkan proyek jalan dengan penguatan produksi, fasilitas perdagangan, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha masyarakat.

Mengukur Keberhasilan di Luar Kilometer Jalan
Target penyelesaian pada 2028 juga perlu dilihat dari kesinambungan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Pada 2019, Kementerian PUPR pernah mencatat pengembangan jalan paralel perbatasan Kalimantan sepanjang sekitar 1.920 kilometer, sedangkan dokumen berikutnya menggunakan cakupan dan ukuran program yang berbeda. Karena itu, angka 2.300 kilometer dalam target terbaru perlu dijelaskan lebih lanjut agar publik mengetahui ruas yang sudah berfungsi, masih dibangun, atau membutuhkan peningkatan kualitas.

Tantangan lainnya adalah memastikan jalan yang dibangun mampu beroperasi sepanjang tahun. Kondisi geografis Kalimantan, risiko kerusakan jalan, dan kebutuhan pemeliharaan dapat memengaruhi keberlanjutan manfaat ekonomi setelah konstruksi selesai. Tanpa pemeliharaan memadai serta koneksi menuju sentra produksi dan pusat perdagangan, jaringan jalan baru berisiko belum menghasilkan perubahan ekonomi yang diharapkan.

Karena itu, keberhasilan proyek perbatasan Kalimantan semestinya tidak hanya diukur dari tercapainya target fisik pada akhir 2028. Penurunan biaya logistik, meningkatnya akses pasar, bertambahnya kegiatan usaha, dan membaiknya keterjangkauan kebutuhan pokok dapat menjadi ukuran manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Pembangunan jalan akan memiliki nilai strategis lebih besar apabila mampu mengubah kawasan perbatasan dari wilayah yang selama ini sulit dijangkau menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif dan terhubung.(*)