Pemerintah Digitalisasi Bansos, Target 48 Juta Keluarga Terdaftar di Perlinsos

JAKARTA, BERITANOW.COM — Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui program perluasan registrasi perlindungan sosial (Perlinsos). Kementerian Sosial menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam sistem digital ini, dengan peluncuran skala besar dijadwalkan pada Oktober 2026 dan operasi penuh pada 2027.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan digitalisasi bansos bertujuan meregistrasi ulang penerima sebelumnya sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mendaftarkan diri. Menurutnya, masih terdapat penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran sehingga pembaruan data menjadi keharusan.

Registrasi Ulang dan Sanggah Data
Syaifullah menjelaskan bahwa pemerintah juga membuka data bansos kepada masyarakat. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi data sekaligus diberikan kesempatan untuk mengusulkan dan menyanggah data.

"Yang pertama, digitalisasi bansos ini adalah untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan bansos," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026), seperti dikutip Kompas.com.

Menurutnya, keterbukaan data membuat masyarakat dapat mengetahui kondisi data bansos yang dimiliki pemerintah. Ia menambahkan bahwa pemerintah menghadirkan teknologi untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang lebih berhak dan memenuhi kriteria.

Ketiga hal tersebut telah dikerjakan selama dua tahun terakhir secara bertahap dan berkelanjutan bersama kementerian dan lembaga lainnya. Program ini juga melibatkan gerakan #PeduliTetangga untuk membantu warga yang kesulitan melakukan registrasi secara mandiri.

Skema Bansos Berubah Jadi Uang Tunai
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bansos dan subsidi dari bantuan barang menjadi uang tunai langsung kepada penerima. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, semua subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut selepas rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.

Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi bansos telah menyasar 43 kabupaten/kota dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten/kota. Fokus saat ini adalah penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Peluncuran skala besar GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026.

Menurut Luhut, arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial melalui teknologi digital. Integrasi data antar-kementerian dan lembaga dilakukan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh anak bangsa.

Integrasi Data dan Agen Perlinsos
Konsolidasi data dalam program ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, hingga Kementerian Koperasi. Selain itu, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komdigi, Kementerian Agama, Dewan Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara, serta pemerintah daerah juga terlibat.

Luhut menyebut sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan telah tercatat dan terus disinkronkan. Seluruh data itu saling terhubung antar-kementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI. Data capaian penyaluran akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan.

Untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat hingga pelosok, pemerintah membuka keterlibatan berbagai pihak sebagai agen Perlinsos. Jajaran TNI-Polri seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta Aparatur Sipil Negara, dilibatkan untuk mendatangi warga di daerah terpencil yang belum memiliki ponsel.

"Supaya masyarakat di gunung-gunung dan di kampung-kampung yang sulit dicapai atau belum memiliki HP bisa didatangi langsung oleh TNI-Polri. Ini bentuk keadilan yang ingin diwujudkan Presiden," kata Luhut.

Pemerintah berharap seluruh proses konsolidasi dan sinkronisasi data rampung hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis penerima manfaat langsung dapat direalisasikan secara penuh tahun depan.(*)

Informasi ini dihimpun BeritaNow dari berbagai sumber.