Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Politik Israel menghadirkan ironi baru. Partai-partai yang mewakili warga Arab justru membuka jalan bagi seorang mantan panglima militer Israel untuk menjadi perdana menteri. Di tengah penderitaan rakyat Palestina di Gaza, dukungan tersebut memunculkan pertanyaan: apakah ini hanya sekedar strategi menggulingkan Benjamin Netanyahu ataukah ini akan menjadi awal perubahan kebijakan Israel terhadap Palestina?
Partai Ra’am pimpinan Mansour Abbas dan koalisi Joint List menyatakan dukungan kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilu Israel pada 27 Oktober 2026. Bersama dukungan sejumlah partai oposisi, Eisenkot mengantongi rekomendasi 67 dari 120 anggota parlemen atau Knesset. Angka itu melampaui ambang mayoritas 61 kursi, tetapi belum menjamin terbentuknya pemerintahan baru.
Dukungan tersebut juga memperlihatkan perubahan penting dalam peta kekuatan politik Israel. Partai-partai yang dipimpin tokoh Arab berhasil meraih 19 kursi, sebuah pencapaian bersejarah yang memperbesar pengaruh mereka dalam menentukan pemerintahan. Dengan posisi itu, suara politik warga Arab yang selama ini kerap dipinggirkan justru berpeluang menjadi penentu nasib Netanyahu.
Demi Menyingkirkan Netanyahu, Mantan Jenderal Pun Didukung
Keputusan mendukung Eisenkot bukan berarti partai-partai Arab tiba-tiba memiliki pandangan politik yang sama dengan mantan pemimpin militer Israel tersebut. Joint List secara terbuka menyatakan dukungannya bertujuan mencegah Netanyahu kembali memimpin pemerintahan. Koalisi itu juga mengkritik sikap kelompok oposisi Israel yang dinilai belum cukup tegas menghadapi diskriminasi dan upaya melemahkan legitimasi politik warga Arab.
Bagi Ra’am, langkah tersebut juga mencerminkan pendekatan politik yang lebih pragmatis. Mansour Abbas sebelumnya pernah bergabung dalam pemerintahan koalisi Naftali Bennett dan Yair Lapid pada 2021. Pengalaman itu menunjukkan bahwa partainya bersedia bekerja sama dengan kelompok politik Yahudi untuk memperoleh pengaruh dalam pemerintahan, meskipun tidak seluruh agenda ideologis mereka sejalan.
Namun, strategi tersebut mengandung kontradiksi serius. Eisenkot sebelumnya menolak memasukkan Ra’am ke dalam pemerintahannya, sementara sebagian sekutu oposisi juga keberatan bekerja sama dengan partai-partai Arab. Artinya, dukungan untuk menyingkirkan Netanyahu belum tentu menghasilkan kursi pemerintahan atau pengaruh nyata terhadap kebijakan negara.
Gaza, HAMAS, dan Isu Dua Negara
Persoalan Gaza berpotensi menjadi ujian paling sulit bagi pembentukan koalisi tersebut. Eisenkot mensyaratkan calon mitra pemerintahannya mengakui Hamas sebagai organisasi teroris, sedangkan Mansour Abbas menolak memberikan pernyataan eksplisit dengan istilah tersebut. Abbas tetap mengecam kekerasan politik serta menyerukan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, tetapi perbedaan sikap itu memperlihatkan jurang politik yang belum terselesaikan.
Abbas juga menyatakan dukungan terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui pembentukan dua negara. Akan tetapi, belum ada kesepakatan koalisi yang menunjukkan bahwa Eisenkot bersedia menjadikan agenda tersebut sebagai kebijakan pemerintah. Dukungan partai Arab karenanya tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai jaminan berakhirnya operasi militer atau perubahan kebijakan Israel terhadap Gaza.
Jika pemerintahan baru terbentuk dengan ketergantungan pada suara partai Arab, peluang tekanan politik untuk memperhatikan persoalan kemanusiaan Palestina bisa meningkat. Sebaliknya, apabila Eisenkot mempertahankan pendekatan keamanan yang keras, pergantian perdana menteri mungkin hanya mengubah wajah kepemimpinan tanpa menyentuh akar konflik. Kemungkinan kedua inilah yang membuat masa depan Gaza tetap berada dalam ketidakpastian.
Netanyahu Terancam, Palestina Belum Tentu Menang
Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan menentukan kandidat pembentuk pemerintahan pada Minggu, 8 November 2026. Kandidat yang menerima mandat akan memiliki waktu 28 hari untuk membangun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Bahkan dengan 67 rekomendasi parlemen, Eisenkot masih harus mengatasi pertentangan antarsekutu sebelum dapat menggantikan Netanyahu.
Bagi rakyat Palestina, hasil perebutan kekuasaan tersebut belum tentu menghasilkan perubahan yang mereka harapkan. Persoalannya bukan semata siapa yang menduduki kursi perdana menteri, melainkan apakah pemerintahan berikutnya bersedia mengubah pendekatan terhadap Gaza, memperluas perlindungan warga sipil, dan membuka jalan bagi penyelesaian politik. Pergantian pemimpin tanpa perubahan kebijakan berisiko mempertahankan persoalan yang sama.
Langkah partai-partai Arab mendukung Eisenkot menghadirkan pertaruhan politik yang tidak sederhana. Mereka berusaha menggunakan kekuatan suara untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu, tetapi harus berhadapan dengan calon pemimpin yang tidak sepenuhnya menerima agenda politik mereka. Netanyahu mungkin kehilangan kekuasaan, tetapi bagi Gaza, pertanyaan terpenting tetap belum terjawab: apakah yang berubah hanya penguasa Israel, atau juga nasib rakyat Palestina?(*)
