Pagi Ini Penentuan Nasib Gibran! Surat Mundur Dijadwalkan Masuk MPR, Ada Apa di Balik Istana?
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Nasib politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak paling menentukan. Kamis (12/11/2026) pagi, surat pengunduran diri Gibran dijadwalkan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekitar pukul 10.00 WIB.
Jika benar diserahkan, langkah tersebut akan menjadi perkembangan besar dalam dinamika politik nasional. Sebab, posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari polemik dokumen pendidikan hingga desakan politik di parlemen.
Informasi mengenai rencana penyerahan surat tersebut mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Betul," kata Budi Arie Ketika Dikonfirmasi Mengenai Kabar Tersebut.
Namun, hingga Kamis dini hari, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun mengetahui adanya surat pengunduran diri Gibran.
"Saya belum dengar, saya belum lihat," ujar Muzani.
Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo
Polemik ini bermula dari pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan putusan di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran. Salah satunya agar Gibran memiliki kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Istana kemudian membantah kabar bahwa Prabowo secara khusus menyarankan Gibran melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik dari Parlemen
Di luar dinamika Istana, tekanan politik terhadap Gibran juga semakin menguat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan ini membuat situasi politik semakin kompleks. Di satu sisi, muncul kabar pengunduran diri Gibran. Di sisi lain, DPR juga bergerak melalui mekanisme konstitusional yang berpotensi membuka jalan menuju proses pemakzulan.
Apa yang Terjadi di Balik Istana?
Pertanyaan besar kini tertuju pada langkah politik berikutnya dari Prabowo dan Gibran.
Apakah pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi Gibran untuk meredam polemik berkepanjangan, atau bagian dari penyelesaian krisis politik yang semakin melebar?
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi yang mengungkap seluruh pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Satu hal yang perlu ditegaskan, pengunduran diri wakil presiden tidak otomatis membuat jabatan menjadi kosong. Pasal 8 UUD 1945 mengatur mekanisme konstitusional pemberhentian atau pengunduran diri wakil presiden melalui MPR.
Karena itu, penyerahan surat, penerimaan oleh MPR, serta proses konstitusional berikutnya menjadi tahapan yang harus dicermati.
Kamis pagi ini, perhatian publik tertuju ke MPR dan Istana. Nasib politik Gibran memasuki fase krusial, sementara peta kekuasaan nasional berpotensi menghadapi perubahan besar. (*)
