OTT KPK di Klaten, 20 Orang Diamankan dan Uang Rp1 Miliar Disita

JAKARTA, BERITANOW.COM — Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Klaten, Jawa Tengah, mengamankan 20 orang, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Dalam operasi pada Kamis (15/10/2026) tersebut, penyidik juga menyita uang tunai yang berdasarkan penghitungan awal diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga perkara ini berkaitan dengan suap dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Selain itu, penyidik mendalami dugaan pemberian uang dari Bupati Klaten kepada oknum di BPK yang berkaitan dengan proses audit. Dugaan tersebut disampaikan KPK melalui keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis (15/10/2026).

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penangkapan Hamenang dalam operasi tersebut. OTT ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-23 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

KPK Amankan 20 Orang di Klaten dan Jakarta

Dalam keterangannya, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim KPK mengamankan 20 orang dari dua wilayah, yakni Kabupaten Klaten dan Jakarta.

Sebanyak 19 orang diamankan di Klaten, sedangkan satu orang lainnya ditangkap di Jakarta. Mereka berasal dari sejumlah unsur, termasuk penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Klaten dan BPK, serta pihak swasta.

Bupati Hamenang termasuk pihak yang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Klaten. Sementara itu, pihak yang diamankan di Jakarta dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK.

KPK juga mengonfirmasi bahwa dua orang dari unsur BPK turut diamankan. Salah satunya adalah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah.

Pemeriksaan terhadap para pihak dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi tersebut.

Uang Sekitar Rp1 Miliar Disita

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK menyita uang tunai yang nilai sementaranya diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penghitungan barang bukti masih berlangsung ketika keterangan disampaikan pada Kamis (15/10/2026). Karena itu, angka tersebut merupakan perkiraan awal dan belum dapat dianggap sebagai nilai final barang bukti.

KPK belum menguraikan secara lengkap asal-usul uang tersebut, termasuk pihak yang menyerahkan, pihak yang diduga menerima, serta kaitannya dengan masing-masing bagian perkara.

Informasi lebih lanjut mengenai konstruksi dugaan suap dan peran para pihak masih menunggu penjelasan resmi dari penyidik.

Dugaan Suap Pengadaan Proyek dan Audit BPK

Kasus ini menjadi perhatian karena penyelidikan KPK mencakup dua aspek yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah.

Aspek pertama adalah dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari OPD di lingkungan Pemkab Klaten.

Aspek kedua adalah dugaan pemberian kepada oknum BPK yang berkaitan dengan audit. KPK mendalami dugaan tersebut untuk mengetahui hubungan antara pihak-pihak yang diamankan dan perkara yang sedang diselidiki.

Meski demikian, rincian proyek atau perizinan yang diduga bermasalah, periode kejadian, serta kemungkinan pengaruh terhadap hasil pemeriksaan keuangan belum dijelaskan secara lengkap dalam keterangan yang tersedia.

Oleh sebab itu, dugaan keterlibatan setiap pihak harus tetap merujuk pada hasil penyidikan dan pengumuman resmi KPK.

Status Hukum Menunggu Pengumuman KPK

Setelah operasi berlangsung, KPK melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Pada Kamis malam, lembaga antirasuah tersebut dijadwalkan menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan perkembangan status hukum mereka.

Berdasarkan keterangan yang tersedia hingga pemberitaan Kamis malam, keputusan akhir mengenai status hukum masing-masing pihak belum diumumkan dalam laporan tersebut.

Penetapan tersangka dan penjelasan mengenai konstruksi perkara menjadi tahapan penting untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya integritas dalam pengadaan pemerintah daerah dan independensi pemeriksaan keuangan negara.

BeritaNow.com akan mengikuti perkembangan OTT KPK di Klaten, termasuk pengumuman status hukum para pihak, rincian dugaan suap, serta penjelasan lanjutan mengenai barang bukti yang disita.