Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Seorang pengemudi ojek online (ojol) membawa persoalan kebebasan beribadah hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, sebelum pokok gugatan memperoleh putusan, perkara tersebut justru berakhir setelah pemohonnya meminta agar pengujian undang-undang dihentikan. Pertanyaannya, apakah pencabutan gugatan berarti persoalan kebebasan beragama yang dipersoalkan sudah selesai?
Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan permohonan pengujian sejumlah ketentuan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang diajukan Eduwin Purba, seorang pengemudi ojol. Ketetapan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Perkara bernomor 386/PUU-XXIV/2026 itu sebelumnya menguji ketentuan dalam tiga undang-undang terhadap UUD 1945.
Keputusan MK mempunyai konsekuensi hukum terhadap perkara Eduwin, tetapi tidak menentukan benar atau salahnya keberatan yang semula diajukan. Mahkamah tidak sampai memutus substansi permohonan mengenai perlindungan kebebasan beribadah. Dengan demikian, persoalan yang melatarbelakangi gugatan tetap dapat menjadi perhatian masyarakat dan lembaga negara.
Dari Jalanan, Membawa Persoalan Ibadah ke MK
Perkara tersebut bermula ketika Eduwin mengajukan pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ia juga mempersoalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Selain itu, enam pasal mengenai tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan dalam KUHP 2023 turut dimasukkan dalam permohonannya.
Dalam sidang pendahuluan pada 21 Oktober, Eduwin menyampaikan kekhawatiran mengenai gangguan terhadap pelaksanaan ibadah. Ia menyinggung penolakan pembangunan rumah ibadah, penggunaan bangunan untuk kegiatan keagamaan, hingga pembubaran pertemuan doa. Pemohon juga merujuk pada peristiwa penolakan kegiatan ibadah jemaat GKPI Rajeg di Kabupaten Tangerang pada September 2026.
Namun, uraian kejadian tersebut merupakan persoalan yang disampaikan pemohon, bukan seluruhnya fakta yang telah dibuktikan MK dalam perkara ini. Eduwin berpandangan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum cukup menjamin kebebasan menjalankan ibadah. Ia meminta Mahkamah memberikan penegasan hukum agar pelanggaran terhadap hak tersebut dapat ditangani.
Permohonan Ditarik, Hakim Tidak Memutus Substansi
Pada pemeriksaan awal, hakim konstitusi meminta Eduwin memperjelas konstruksi permohonannya. Hakim menyoroti belum lengkapnya penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon, kerugian konstitusional yang dialami, serta hubungan antara pasal yang diuji dan UUD 1945. Mahkamah kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas permohonan.
Alih-alih menyerahkan perbaikan, Eduwin mengajukan surat penarikan bertanggal 27 Oktober yang diterima MK sehari kemudian. Dalam persidangan 3 November, ia mengonfirmasi keputusan tersebut di hadapan majelis hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 November selanjutnya menyimpulkan bahwa penarikan permohonan dapat diterima menurut hukum.
MK akhirnya mengabulkan pencabutan tersebut pada 12 November dan menyatakan Eduwin tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama. Konsekuensinya, perkara berhenti tanpa pemeriksaan lanjutan terhadap pokok pengujian. Hal ini tidak berarti Mahkamah menyatakan seluruh aturan yang dipersoalkan pasti tidak bermasalah.
Gugatan Berakhir, Jaminan Beribadah Tetap Diuji
Kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah mendapat perlindungan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Jaminan serupa juga terdapat dalam Pasal 28E serta ketentuan Undang-Undang HAM. Meski demikian, keberadaan aturan tertulis tidak otomatis menghilangkan persoalan pelaksanaan hak di tengah masyarakat.
Ketika timbul penolakan terhadap kegiatan ibadah, persoalannya dapat melibatkan hubungan antarwarga, kebijakan pemerintah daerah, dan penegakan hukum. Penyelesaiannya membutuhkan pemeriksaan fakta setiap peristiwa serta perlindungan terhadap hak pihak-pihak terkait. Gugatan konstitusional merupakan salah satu jalur hukum, tetapi bukan satu-satunya mekanisme yang tersedia.
Kasus Eduwin juga memperlihatkan pentingnya kemampuan warga menyusun permohonan hukum secara tepat. Seseorang dapat membawa persoalan yang dianggap serius, tetapi tetap harus menjelaskan norma yang diuji dan kerugian konstitusionalnya. Tanpa argumentasi hukum yang memenuhi persyaratan, pengadilan belum tentu sampai pada pemeriksaan inti masalah.
Pencabutan gugatan Eduwin mengakhiri satu proses hukum, bukan seluruh perdebatan tentang kebebasan beribadah di Indonesia. Mahkamah telah menetapkan konsekuensi proseduralnya, sementara persoalan perlindungan hak tetap membutuhkan perhatian. Patut diingat bahwa ukuran kebebasan beragama bukan hanya seberapa kuat jaminannya tertulis dalam undang-undang, melainkan apakah masyarakat benar-benar dapat menjalankan ibadah dengan aman.(*)
