Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Bagi warga yang pernah kehilangan rumah akibat banjir, hujan deras bukan lagi sekadar urusan cuaca. Air yang kembali meluap bisa berarti mengungsi lagi, menyelamatkan barang lagi, bahkan menyaksikan infrastruktur yang baru diperbaiki kembali rusak. Kini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai di tiga provinsi Sumatera agar bencana tidak terus berulang.
Perintah tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pemerintah memprioritaskan penanganan 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana besar pada akhir 2025. Persoalannya, dari ratusan sungai tersebut, masih banyak yang belum selesai ditangani.
Langkah percepatan ini bukan tanpa alasan. Menurut Tito, endapan lumpur dan material bencana membuat kapasitas sejumlah sungai berkurang sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan turun. Akibatnya, pekerjaan pemulihan yang telah dilakukan pemerintah berisiko kembali dihantam banjir sebelum masyarakat benar-benar pulih.
Sudah Diperbaiki, Banjir Datang Lagi
Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menunjukkan adanya 41 kejadian banjir susulan selama April hingga Oktober 2026. Rinciannya, 18 kejadian di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan 15 di Sumatera Barat. Rentetan peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa ancaman bencana belum berakhir meskipun proses rekonstruksi telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Banjir susulan juga menghambat pemulihan jalan, jembatan, dan fasilitas masyarakat. Infrastruktur yang sudah dibersihkan atau diperbaiki bisa kembali mengalami kerusakan ketika debit air meningkat. Kondisi ini membuat pemulihan berlangsung lebih sulit, terutama di permukiman yang berdekatan dengan aliran sungai.
Bagi warga terdampak, persoalannya tidak berhenti pada angka kerusakan. Jalan yang kembali rusak dapat menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan jembatan yang terganggu berpotensi menyulitkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Setiap banjir susulan juga membawa risiko pengeluaran tambahan bagi keluarga yang masih berusaha memulihkan kehidupannya.
Dari 137 Sungai, Baru 55 yang Selesai
Berdasarkan laporan pemerintah per 9 November 2026, sebanyak 55 dari 137 sungai telah selesai dinormalisasi. Sebanyak 43 sungai masih dalam pengerjaan, sedangkan 39 lainnya belum ditangani. Artinya, sekitar 60 persen sungai yang menjadi sasaran program masih menunggu penyelesaian pekerjaan.
Perkembangannya berbeda di setiap provinsi. Aceh mencatat 15 sungai selesai, enam dikerjakan, dan 10 belum ditangani, sedangkan Sumatera Utara mencatat 28 selesai, enam dalam proses, dan 14 belum dikerjakan. Sementara itu, Sumatera Barat baru menyelesaikan 12 dari 58 sungai, dengan 31 masih dikerjakan dan 15 belum ditangani.
Pemerintah juga menargetkan normalisasi 38 muara sungai di ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, baru tujuh muara selesai, 11 sedang dikerjakan, dan 20 belum memasuki tahap pelaksanaan. Kementerian Pekerjaan Umum mendapat tugas utama penanganan infrastruktur, dengan dukungan TNI dan Polri untuk mempercepat pekerjaan lapangan.
Sungai Dikeruk, Apakah Banjir Langsung Hilang?
Normalisasi sungai diharapkan membantu memperbaiki kapasitas aliran yang terganggu endapan material bencana. Namun, mengurangi risiko banjir tidak sesederhana mengerahkan alat berat untuk mengangkat lumpur. Kondisi daerah aliran sungai, curah hujan, perubahan penggunaan lahan, dan kapasitas drainase juga perlu diperhitungkan.
Kementerian PU sebelumnya menyatakan pekerjaan normalisasi memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pengelolaan material hasil pengerukan. Tantangannya bertambah karena sejumlah sungai yang terdampak memiliki panjang hingga puluhan kilometer. Karena itu, percepatan harus tetap memperhatikan kajian teknis agar penanganan di satu lokasi tidak menimbulkan persoalan baru di kawasan lain.
Pemerintah sebelumnya menargetkan keseluruhan penanganan dapat berlangsung hingga tiga tahun, tetapi Presiden kini meminta normalisasi sungai menjadi prioritas. Arahan tersebut menunjukkan urgensi mengurangi banjir susulan yang mengancam hasil pemulihan. Meski demikian, belum ada tenggat baru yang terperinci untuk penyelesaian seluruh 137 sungai.
Bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, keberhasilan program ini nantinya bukan hanya diukur dari jumlah sungai yang selesai dikeruk. Ukuran terpenting adalah berkurangnya ancaman banjir, pulihnya aktivitas masyarakat, dan meningkatnya keamanan permukiman. Sebab, warga membutuhkan lebih dari laporan kemajuan proyek: mereka ingin bisa tidur tenang ketika hujan kembali turun.(*)
