Negara D-8 Bidik Perdamaian, Indonesia Diuji sebagai Pemimpin

ISTANBUL, BERITANOW.COM — Organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D-8) berupaya memperluas pengaruhnya dalam diplomasi perdamaian di tengah meningkatnya konflik internasional. Sekretaris Jenderal D-8 Sohail Mahmood menilai negara-negara anggota memiliki kekuatan ekonomi dan posisi geopolitik yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong stabilitas kawasan. Pernyataan tersebut menjadi penting bagi Indonesia yang memegang keketuaan D-8 periode 2026–2027 sekaligus bersiap menjadi tuan rumah pertemuan puncak organisasi pada 2027.

Mahmood menyampaikan pandangannya di sela Konferensi Mediasi Istanbul ke-9, Jumat (23/10/2026). Menurutnya, penyelesaian konflik membutuhkan dialog yang sungguh-sungguh, mediasi berkelanjutan, serta keterlibatan negara-negara di kawasan yang terdampak langsung. Ia menilai kemampuan diplomatik dan ekonomi anggota D-8 dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian perselisihan internasional.

D-8 dibentuk pada 1997 sebagai organisasi kerja sama ekonomi delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Mesir, Nigeria, dan Turki. Azerbaijan kemudian bergabung sehingga jumlah anggotanya kini menjadi sembilan negara meskipun nama D-8 tetap dipertahankan. Organisasi tersebut bertujuan memperluas perdagangan, meningkatkan posisi negara berkembang dalam ekonomi global, serta memperkuat partisipasi anggotanya dalam pengambilan keputusan internasional.

Dari Kerja Sama Ekonomi Menuju Diplomasi Perdamaian
Selama ini D-8 lebih dikenal melalui agenda perdagangan, investasi, pertanian, industri, energi, dan transportasi. Namun, Mahmood menilai hubungan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik serta keamanan internasional. Konflik bersenjata dapat mengganggu rantai pasok, meningkatkan ketidakpastian perdagangan, dan menghambat pembangunan negara-negara anggota.

Sebagai contoh, Mahmood menyinggung keterlibatan Pakistan dalam upaya mewujudkan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat pada 2026. Ia juga menyebut kontribusi Turki dan Mesir dalam mendukung jalur diplomasi, serta pengalaman Turki memfasilitasi pembicaraan terkait perang Rusia-Ukraina. Meski demikian, aktivitas tersebut merupakan inisiatif negara anggota dan belum dapat disamakan dengan keberhasilan mediasi yang secara resmi dipimpin D-8.

Perbedaan tersebut menjadi tantangan bagi organisasi. D-8 mempunyai anggota dengan pengaruh regional yang cukup besar, tetapi mandat utamanya tetap berada pada kerja sama ekonomi. Agar dapat memainkan peran diplomatik yang lebih nyata, negara-negara anggota membutuhkan kesamaan posisi, mekanisme koordinasi, serta agenda bersama yang dapat dilaksanakan.

Indonesia Memiliki Momentum Memperkuat Peran D-8
Bagi Indonesia, pernyataan Sekjen D-8 memiliki relevansi langsung dengan agenda keketuaan organisasi. Pemerintah Indonesia sebelumnya dijadwalkan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi D-8 pada April 2026, tetapi pertemuan tersebut ditunda akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri kemudian memastikan komitmen Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan puncak pada 2027.

Penundaan tersebut menunjukkan bahwa konflik geopolitik telah berdampak langsung terhadap kegiatan organisasi ekonomi internasional. Negara-negara anggota harus mempertimbangkan keamanan, hubungan diplomatik, dan kesiapan menghadiri forum bersama sebelum mengambil keputusan. Situasi itu sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk mendorong pembahasan mengenai ketahanan ekonomi dan penyelesaian konflik dalam agenda D-8.

Meski pertemuan puncak tertunda, Indonesia tetap menjalankan sejumlah kegiatan keketuaan, termasuk dialog pemuda di Surabaya, D-8 Halal Expo di Jakarta, serta forum bisnis di Tangerang. Agenda tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama ekonomi masih berjalan di tengah ketidakpastian kawasan. Tantangannya adalah memastikan berbagai pertemuan menghasilkan kerja sama yang dapat diukur manfaatnya bagi dunia usaha dan masyarakat.

Perdamaian Menentukan Ketahanan Ekonomi
D-8 memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat perdagangan antaranggota. Mahmood menyebut organisasi tersebut menargetkan nilai perdagangan internal mencapai 500 miliar dolar AS melalui peta jalan pembangunan ekonomi 2020–2030. Target itu merupakan sasaran kebijakan, bukan nilai perdagangan yang telah tercapai.

Selain perdagangan, organisasi juga menempatkan transisi energi hijau dan transformasi digital sebagai agenda penting. Kedua bidang membutuhkan investasi, perpindahan teknologi, dan kepastian hubungan ekonomi antarnegara. Ketidakstabilan politik dapat menghambat pelaksanaan proyek bersama, terutama ketika negara anggota menghadapi gangguan perdagangan maupun pembatasan akses teknologi.

Dengan demikian, stabilitas kawasan mempunyai arti ekonomi yang nyata bagi anggota D-8. Perdamaian dapat menciptakan kondisi yang lebih mendukung perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, hubungan tersebut tidak otomatis menjadikan D-8 sebagai lembaga penyelesaian konflik tanpa keputusan serta instrumen diplomatik yang disepakati anggotanya.

Keketuaan Indonesia Diuji oleh Hasil Nyata
Momentum keketuaan Indonesia menghadirkan kesempatan untuk mempertemukan agenda ekonomi dan kepentingan perdamaian. Indonesia dapat memfasilitasi dialog mengenai keamanan perdagangan, ketahanan pangan, serta kerja sama menghadapi gangguan rantai pasok akibat konflik. Peluang tersebut tetap harus dijalankan sesuai mandat organisasi dan kesepakatan negara anggota.

Di tengah meningkatnya proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global, kerja sama negara berkembang menjadi semakin relevan. D-8 dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan perdagangan tanpa mengharuskan seluruh anggotanya memiliki pandangan politik yang sama. Kemampuan mengelola perbedaan tersebut justru menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberlanjutan kerja sama.

Pertemuan puncak D-8 yang direncanakan berlangsung di Indonesia pada 2027 akan menjadi kesempatan untuk menilai arah organisasi berikutnya. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah pemimpin yang hadir atau pernyataan bersama yang diterbitkan. Hasil yang lebih menentukan adalah apakah anggota mampu menghasilkan langkah konkret yang memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendukung stabilitas kawasan.(*)