Nasib Gibran Dibahas di Lingkaran Parpol, Bagaimana Sikap Prabowo?

JAKARTA, BERITANOW.COM – Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI semakin menjadi perhatian di lingkungan partai politik dan parlemen. Sejumlah pimpinan partai mulai menyampaikan pandangan, sementara Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait polemik tersebut.

Perkembangan ini mengemuka setelah sejumlah anggota DPR lintas fraksi melakukan pembicaraan informal mengenai kemungkinan penggunaan hak angket hingga proses pemakzulan Gibran.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengakui pembahasan mengenai masa depan politik Gibran berlangsung cukup serius di kalangan anggota parlemen.

Menurutnya, komunikasi antarkelompok dan fraksi di DPR sudah berlangsung secara intensif, meskipun belum memasuki pembahasan resmi melalui mekanisme kelembagaan.

"Kalau serius, sangat serius. Kita dari meja ke meja tiap hari ketemu teman-teman yang dibahas itu," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Gerindra Belum Menentukan Sikap

Meski pembicaraan mengenai pemakzulan Gibran semakin berkembang, Habiburokhman menegaskan Fraksi Partai Gerindra belum mengambil keputusan resmi.

Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut masih menunggu rapat internal fraksi pada masa persidangan DPR yang dijadwalkan mulai Selasa, 10 November 2026.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan penggunaan hak angket maupun menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut.

Namun, ia belum bersedia memastikan apakah Gerindra akan mendukung atau menolak usulan pemakzulan Gibran.

Surya Paloh Buka Peluang Pemakzulan

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan pandangan bahwa pemakzulan Gibran dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Paloh setelah menghadiri kegiatan NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Paloh mengingatkan bahwa polemik yang melibatkan Wakil Presiden merupakan persoalan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan pemimpin yang memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk menjalankan pemerintahan hingga 2029.

Karena itu, ia menyayangkan munculnya persoalan yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik di tengah perjalanan pemerintahan.

DPR Tunggu Pembukaan Masa Sidang

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa DPR akan menunggu pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 sebelum menentukan langkah kelembagaan.

Dasco menjelaskan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menggunakan mekanisme parlemen dalam merespons polemik Gibran.

Namun, hingga Senin (9/11/2026), pembicaraan tersebut masih berlangsung secara informal.

DPR juga perlu menjalankan tahapan sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku sebelum mengambil keputusan mengenai usulan hak angket maupun langkah politik lainnya.

Berawal dari Polemik Putusan MA dan MK

Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan terkait persoalan tersebut. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

MK juga menegaskan bahwa temuannya tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Dengan perkembangan tersebut, perhatian kini beralih pada bagaimana DPR dan kekuatan politik di parlemen menyikapi persoalan tersebut.

Bagaimana Sikap Prabowo?

Di tengah berkembangnya pembicaraan politik, sikap Presiden Prabowo menjadi salah satu perhatian publik.

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, posisi Prabowo dinilai strategis dalam dinamika politik yang menyangkut keberlangsungan pemerintahan bersama Gibran.

Namun, sampai berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi Prabowo yang secara khusus menyatakan dukungan atau penolakan terhadap wacana pemakzulan Gibran.

Dengan demikian, arah sikap Gerindra maupun Presiden Prabowo masih perlu ditunggu, terutama setelah DPR kembali memasuki masa persidangan pada 10 November 2026.

Perkembangan berikutnya akan menjadi penentu apakah wacana pemakzulan tersebut hanya menjadi dinamika komunikasi politik atau berlanjut menjadi proses resmi melalui mekanisme konstitusional. (*)