Penyadapan Ilegal: Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Jadi Korban?
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri kembali mengungkap perkembangan baru. Kali ini, nama sejumlah figur publik, mulai dari kalangan selebritas, jurnalis, hingga aktivis media sosial, disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina termasuk di antara pihak yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan adanya nama-nama dari kalangan artis dan jurnalis yang ditemukan dalam proses penyidikan. Keterangan itu disampaikan kepada awak media pada Senin, 16 November 2026.
Selain Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dua jurnalis ternama, yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova, juga disebut menjadi sasaran tindakan penyadapan tersebut. Nama pegiat media sosial Denny Siregar turut masuk dalam daftar yang diungkap penyidik.
Bertambahnya nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa dugaan praktik penyadapan ilegal ini memiliki cakupan yang cukup luas. Pihak-pihak yang disebut bukan hanya berasal dari lingkungan pemerintahan, tetapi juga mencakup tokoh masyarakat dan figur yang aktif di ruang publik.
Sasaran Penyadapan Diduga Menjangkau Lingkar Pemerintahan
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah memaparkan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan menyasar berbagai kelompok strategis. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian, lembaga negara, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, serta sejumlah tokoh politik.
Daftar sasaran tersebut juga mencakup sejumlah pejabat daerah, termasuk gubernur dan kepala kepolisian daerah. Selain itu, institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, serta lingkungan internal Polri turut disebut dalam materi penyidikan.
Tidak berhenti di situ, kelompok masyarakat sipil juga masuk dalam daftar yang disampaikan Kapolri. Organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa menjadi bagian dari sejumlah pihak yang diduga menjadi target pemantauan ilegal tersebut.
Polri Tegaskan Status Korban Tidak Berarti Terlibat Pidana
Meski sejumlah nama telah diungkap kepada publik, Kapolri Suyudi Ario Seto mengingatkan agar informasi mengenai daftar sasaran penyadapan tidak disalahartikan.
Menurutnya, pencantuman nama seseorang dalam materi penyidikan tidak otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Penegasan ini penting karena pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut pada dasarnya merupakan individu yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Dengan demikian, status mereka harus dibedakan dari orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Polri masih melakukan pendalaman terhadap berbagai bukti dan keterangan untuk mengungkap bagaimana praktik penyadapan tersebut berlangsung, termasuk pihak-pihak yang diduga memiliki peran di dalamnya.
Empat Jenderal Masuk Daftar Tersangka
Perkara penyadapan ilegal ini sebelumnya mencuat setelah penyidik mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkembangan penanganan kasus, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang tengah berjalan. Penyidik juga terus mengumpulkan bukti elektronik serta memeriksa sejumlah saksi untuk memperjelas rangkaian peristiwa.
Dengan munculnya nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deannova, dan Denny Siregar, perhatian publik terhadap kasus ini semakin meningkat.
Masyarakat kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari kepolisian mengenai mekanisme penyadapan, jumlah keseluruhan pihak yang menjadi sasaran, serta perkembangan proses hukum terhadap keempat tersangka.
Hingga penyidikan selesai dan perkara memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap, seluruh dugaan dalam kasus ini tetap harus ditempatkan dalam kerangka proses hukum yang berlaku.(*)