Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – MUI haramkan vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026. Ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mencakup penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik.
Fatwa tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan vape. Dengan keputusan ini, MUI menyatakan penggunaan, produksi, dan penjualan rokok elektrik sebagai perbuatan yang diharamkan.
MUI soroti bahaya kesehatan dan kecanduan
MUI mendasarkan keputusan tersebut pada sejumlah pertimbangan, terutama risiko kesehatan akibat kandungan nikotin dan bahan kimia dalam cairan rokok elektrik.
Nikotin diketahui memiliki sifat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, aerosol yang dihasilkan perangkat vape berpotensi mengandung zat berbahaya bagi tubuh.
MUI juga menyoroti penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Produksi dan perdagangan vape ikut diharamkan
Dalam ketetapannya, MUI menegaskan bahwa larangan tidak terbatas pada aktivitas mengisap vape. Produksi dan perdagangan rokok elektrik juga masuk dalam ketentuan fatwa tersebut.
Artinya, pelaku usaha yang memproduksi maupun memperjualbelikan vape turut menjadi bagian dari aktivitas yang dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.
Ketentuan ini menjadi perhatian bagi industri rokok elektrik yang selama ini berkembang melalui berbagai produk, mulai dari perangkat vape hingga cairan isi ulang atau liquid.
MUI minta pemerintah susun aturan pelarangan
MUI juga merekomendasikan pemerintah dan DPR segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Sejumlah kementerian dan lembaga diminta mengambil langkah pengendalian peredaran rokok elektrik. Di antaranya Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
Selain itu, MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai risiko penggunaan vape, khususnya bagi anak-anak dan remaja.
Perlu diketahui, fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan dan tidak otomatis menjadi larangan pidana yang berlaku secara nasional. Penerapan larangan beserta sanksi hukum tetap membutuhkan regulasi dari pemerintah dan DPR. (*)
