Menteri PKP Bangun 2.603 Rumah Buat Korban Banjir Sumatera, Tanpa APBN
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
Pemerintah bergerak sigap dalam menangani dampak banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyiapkan pembangunan sebanyak 2.603 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak, yang seluruh pembiayaannya berasal dari sumber non-APBN melalui mekanisme gotong royong.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.500 unit rumah mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya dibiayai langsung menggunakan dana pribadi Maruarar Sirait.
“Seluruhnya menggunakan dana non-APBN, total ada 2.603 rumah,” ujar Maruarar yang akrab disapa Ara, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ara menegaskan bahwa langkah percepatan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar proses penanganan bencana tidak terhambat oleh regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi intensif dilakukan antara kementerian terkait dan pemerintah daerah agar pembangunan bisa berjalan cepat, sah secara hukum, serta tetap akuntabel.
Dalam skema yang telah disepakati, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan, akses jalan, listrik, dan air bersih. Sementara para donatur akan membangun unit rumah beserta fasilitas pendukung kawasan permukiman.
Rincian pembangunan rumah meliputi 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 603 unit di Sumatera Barat. Khusus di Sumatera Utara, sebanyak 103 unit rumah di Kabupaten Tapanuli Utara akan dibangun menggunakan dana pribadi Ara.
“Biarlah saya membangun rumah di kampung halaman saya sendiri,” ucapnya.
Ara menekankan bahwa tantangan terbesar bukan pada pendanaan, melainkan pada ketersediaan lahan yang aman dan memiliki kejelasan status hukum. Untuk itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan guna memastikan pembangunan non-APBN tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila seluruh persiapan lahan telah selesai, tahap awal pembangunan ditargetkan mulai berjalan pada 21 Desember 2025.
“Percepatan harus tetap dilakukan, tetapi tertib hukum tetap dijaga. Tujuan utamanya agar masyarakat segera memiliki rumah yang layak dan aman,” pungkas Ara.
