Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
BRUSSEL, BERITANOW.COM — Pemerintah Belgia menolak desakan untuk mengakui Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran, sebagai pemimpin sah oposisi Iran. Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prévot menegaskan bahwa masa depan kepemimpinan negara tersebut harus ditentukan oleh masyarakat Iran sendiri, bukan melalui pengakuan sepihak pemerintah asing. Pernyataan itu muncul setelah parlemen Belgia membatalkan rencana menerima Pahlavi secara resmi di tengah perdebatan mengenai demokrasi, pergantian pemerintahan, dan hubungan diplomatik dengan Teheran.
Melalui media sosial X pada Jumat (23/10/2026), Prévot merespons permintaan seorang aktivis agar Belgia mengakui Pahlavi sebagai tokoh yang mewakili rakyat Iran. Ia menolak memberikan legitimasi politik kepada satu figur tertentu karena kelompok oposisi dan diaspora Iran memiliki pandangan yang beragam. Menurutnya, prinsip demokrasi mengharuskan keputusan mengenai kepemimpinan Iran tetap berada di tangan rakyat negara tersebut.
Kontroversi bermula ketika parlemen Belgia berencana mengundang Pahlavi pada 5 November mendatang. Namun, pada Rabu (21/10/2026), rencana penerimaan resmi dibatalkan setelah kelompok-kelompok parlemen gagal mencapai kesepakatan, menyusul saran kehati-hatian dari Kementerian Luar Negeri Belgia. Keputusan tersebut tidak menghalangi partai pengusul, Mouvement Réformateur atau Gerakan Reformasi, untuk menerima Pahlavi secara pribadi.
Mengapa Belgia Terlibat dalam Persoalan Iran?
Persoalan ini menjadi urusan diplomatik Belgia karena rencana kunjungan Pahlavi melibatkan parlemen nasional dan menimbulkan perdebatan mengenai pengakuan politik. Penerimaan resmi terhadap tokoh oposisi asing dapat memiliki makna berbeda dibandingkan pertemuan pribadi yang diselenggarakan partai politik. Karena itu, pemerintah Belgia perlu menjelaskan batas antara kebebasan parlemen menjalin hubungan internasional dan kebijakan diplomatik negara.
Prévot menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang Pahlavi datang ke parlemen. Ia justru menyarankan agar kesempatan berdialog juga diberikan kepada kelompok oposisi Iran lainnya supaya pembahasan tidak hanya mewakili satu pandangan. Menteri tersebut juga menyatakan bahwa keputusan membatalkan penerimaan resmi dibuat oleh parlemen, bukan diperintahkan langsung oleh kementeriannya.
Perdebatan ini mencerminkan persoalan legitimasi yang lebih luas dalam politik internasional. Seorang tokoh pengasingan dapat memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat dan komunitas diaspora, tetapi dukungan tersebut belum tentu membuktikan bahwa ia mewakili keseluruhan rakyat negaranya. Pengakuan politik dari pemerintah asing juga tidak dengan sendirinya memberikan mandat demokratis untuk memimpin sebuah negara.
Reza Pahlavi dan Perdebatan Pergantian Pemerintahan
Reza Pahlavi merupakan putra Mohammad Reza Pahlavi, penguasa terakhir monarki Iran yang digulingkan melalui Revolusi Islam 1979. Sejak berada di pengasingan, ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang menyerukan perubahan sistem politik Iran. Namun, gerakan oposisi Iran terdiri atas berbagai kelompok dengan pandangan berbeda mengenai bentuk pemerintahan dan arah perubahan politik.
Perdebatan mengenai masa depan Iran semakin tajam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Isu penggantian pemerintahan juga menjadi bagian dari pernyataan politik sejumlah pemimpin, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski demikian, dukungan terhadap perubahan pemerintahan tidak otomatis menghasilkan kesepakatan mengenai siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Iran.
Sikap Belgia karena itu memiliki dua dimensi. Di satu sisi, pemerintahnya menyatakan dukungan terhadap demokrasi dan hak masyarakat Iran menentukan masa depannya. Di sisi lain, Belgia menghindari pengakuan eksklusif terhadap figur oposisi tertentu sebelum terdapat dasar legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Belgia Pilih Diplomasi daripada Memutus Hubungan
Perdebatan semakin luas ketika Gerakan Reformasi mengusulkan pengusiran duta besar Iran dari Belgia. Prévot menolak usulan tersebut dengan alasan hubungan diplomatik masih diperlukan untuk menyampaikan keberatan langsung kepada pemerintah Teheran. Keberadaan perwakilan diplomatik juga dinilai penting untuk mengikuti perkembangan politik dan keamanan Iran.
Sikap itu bukan berarti Belgia menghentikan kritik terhadap pemerintah Iran. Prévot menyatakan negaranya tetap mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan hak perempuan serta membuka kemungkinan pemberlakuan sanksi tambahan. Pemerintah Belgia memandang tekanan politik dan dialog diplomatik sebagai dua instrumen yang masih dapat dijalankan secara bersamaan.
Perbedaan pandangan juga terlihat di kalangan politik Belgia sendiri. Georges-Louis Bouchez, pemimpin Gerakan Reformasi, sebelumnya mengusulkan undangan bagi Pahlavi setelah bertemu dengannya di Paris. Sementara itu, politisi Partai Hijau Belgia mengkritik rencana Menteri Pertahanan Theo Francken untuk menerima Pahlavi karena dikhawatirkan memberikan kesan dukungan politik kepada satu tokoh oposisi.
Hak Rakyat Iran Menjadi Pokok Perdebatan
Pernyataan Prévot memperlihatkan bahwa persoalan Iran telah menjadi bagian dari perdebatan kebijakan luar negeri Belgia sendiri. Keputusan untuk menerima tokoh oposisi, mempertahankan hubungan diplomatik, atau menerapkan sanksi memiliki konsekuensi berbeda terhadap hubungan kedua negara. Setiap pilihan juga dapat memengaruhi cara Belgia dipandang oleh pemerintah Iran maupun berbagai kelompok oposisi.
Bagi masyarakat Iran, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana aspirasi politik dapat disalurkan melalui proses yang memiliki legitimasi. Dukungan internasional terhadap demokrasi tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang mekanisme pemilihan pemimpin, keterwakilan kelompok politik, ataupun pembentukan pemerintahan baru. Persoalan tersebut menjadi semakin rumit ketika perdebatan domestik berlangsung bersamaan dengan tekanan militer dan diplomatik dari luar negeri.
Kontroversi Pahlavi menunjukkan batas pengaruh negara asing dalam menentukan masa depan politik suatu bangsa. Belgia dapat menjalin komunikasi dengan oposisi, mengkritik pemerintah Iran, atau mengambil tindakan diplomatik, tetapi langkah tersebut tidak sama dengan memberikan mandat kepemimpinan. Pernyataan Prévot menempatkan persoalan legitimasi kembali pada pertanyaan utama: bagaimana rakyat Iran sendiri dapat menentukan pemerintahan yang mereka kehendaki.(*)
