Maladewa Perketat Larangan Masuk Pemegang Paspor Israel, Presiden Muizzu Usulkan Aturan Tanpa Syarat

MALADEWA, BERITANOW.COM - Maladewa kembali menegaskan sikapnya terhadap konflik Israel dan Palestina dengan mengusulkan kebijakan yang lebih tegas terkait pembatasan masuk warga negara pemegang paspor Israel. Pemerintah negara kepulauan di kawasan Samudra Hindia tersebut tengah mendorong perubahan aturan imigrasi agar larangan masuk bagi pemegang paspor Israel berlaku secara mutlak tanpa mempertimbangkan perkembangan situasi politik maupun konflik di masa mendatang.

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor kepresidenan pada Senin, 9 November 2026. Ia menjelaskan bahwa rancangan perubahan Undang-Undang Imigrasi yang diajukan pemerintah akan memperjelas ketentuan mengenai penolakan masuk bagi siapa pun yang menggunakan paspor Israel untuk memasuki wilayah Maladewa.

Menurut Muizzu, kebijakan sebelumnya masih mengaitkan larangan tersebut dengan kondisi tertentu, yakni sampai Israel menghentikan tindakan militernya terhadap rakyat Palestina. Namun, melalui rancangan aturan terbaru, pemerintah ingin menghilangkan ketergantungan tersebut sehingga pembatasan dapat diberlakukan tanpa pengecualian berdasarkan perubahan keadaan di kemudian hari.

Dalam keterangannya, Muizzu juga menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat Maladewa tidak dapat menerima tindakan Israel terhadap warga Palestina. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai genosida dan menilai bahwa memberikan akses masuk kepada pemegang paspor Israel bertentangan dengan sikap pemerintah negaranya.

Presiden tersebut turut menegaskan bahwa dukungan Maladewa terhadap Palestina bukanlah kebijakan yang baru muncul belakangan ini. Pemerintah, kata dia, telah berulang kali menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina melalui berbagai pertemuan internasional, jalur diplomasi, serta mekanisme hukum yang tersedia.

Larangan Paspor Israel Sudah Berlaku Sejak April 2025
Sebelum munculnya usulan perubahan terbaru, Maladewa sebenarnya telah memberlakukan pembatasan perjalanan bagi pemegang paspor Israel. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 15 April 2025 setelah Presiden Mohamed Muizzu mengesahkan perubahan ketiga Undang-Undang Imigrasi Maladewa yang sebelumnya mendapatkan persetujuan parlemen.

Perubahan regulasi tersebut secara resmi memasukkan pemegang paspor Israel ke dalam kategori orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah negara tersebut. Keputusan itu diumumkan pemerintah sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus respons terhadap perkembangan konflik di Jalur Gaza.

Dalam aturan yang berlaku sebelumnya, pembatasan tersebut dikaitkan dengan kondisi konflik dan tindakan Israel terhadap warga Palestina. Melalui rancangan undang-undang yang baru, pemerintah berupaya menjadikan larangan tersebut sebagai ketentuan yang tidak lagi bergantung pada situasi konflik ataupun perubahan hubungan politik internasional.

Maladewa Konsisten Mendukung Kemerdekaan Palestina
Di luar kebijakan imigrasi, Maladewa juga terus menyatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pemerintah negara tersebut mendukung solusi dua negara dengan mengacu pada batas wilayah sebelum perang tahun 1967, serta menempatkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Posisi tersebut sejalan dengan dukungan Maladewa terhadap berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan dan memperoleh kemerdekaan.

Dengan adanya usulan perubahan undang-undang ini, pemerintah Maladewa ingin memberikan dasar hukum yang lebih tegas terhadap kebijakan pembatasan masuk bagi pemegang paspor Israel. Meski demikian, rancangan tersebut masih harus melalui proses pembahasan dan persetujuan parlemen sebelum dapat ditetapkan menjadi ketentuan hukum yang baru.

Perkembangan kebijakan ini menjadi perhatian internasional karena Maladewa dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di kawasan Samudra Hindia. Sikap pemerintah terhadap isu Palestina kini kembali terlihat melalui langkah diplomatik dan kebijakan keimigrasian yang sedang diupayakan tersebut.(*)