MA Nyatakan Surat Penyetaraan SMA Gibran Tidak Berlaku

JAKARTA, BERITANOW.COM – Surat penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA). Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan H.M. Subhan dan memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 tidak memiliki dasar administrasi yang memadai.

Salinan lengkap putusan tersebut dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026), sementara keputusan majelis hakim telah ditetapkan melalui rapat permusyawaratan pada 30 Oktober 2026.

MA Temukan Persoalan pada Dokumen Pendidikan

Salah satu pertimbangan utama majelis hakim adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MA menyoroti sejumlah dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Menurut majelis hakim, dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri. Dokumen itu dinilai hanya menerangkan kehadiran serta catatan akademik selama mengikuti kegiatan pendidikan.

MA menegaskan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA, SMK, atau sederajat.

Majelis hakim juga menilai penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional tanpa didukung dokumen kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat.

Kondisi tersebut dinilai memengaruhi fakta materiil dalam penerbitan keputusan administrasi sehingga bertentangan dengan asas kecermatan formal.

MA Nilai PTUN Salah Menerapkan Hukum

Selain persoalan dokumen pendidikan, MA juga mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya yang menangani perkara tersebut.

Sebelumnya, gugatan Subhan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

Namun, dalam pemeriksaan tingkat kasasi, MA menilai pengadilan sebelumnya telah keliru menerapkan hukum ketika memeriksa sengketa administrasi tersebut.

MA berpandangan bahwa PTUN memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi.

Majelis hakim juga menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pihak yang berkontestasi dalam pemilihan presiden, tetapi menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

MA Perintahkan Pencabutan Surat Penyetaraan

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan sekaligus membatalkan putusan PT TUN Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta.

MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Majelis hakim menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Tidak berhenti pada pembatalan, MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Putusan ini dipimpin Prof. Yulius selaku Ketua Majelis, dengan hakim anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto.

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik administrasi penyetaraan pendidikan Gibran. Dengan keputusan ini, surat keterangan yang selama ini menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA Gibran dinyatakan batal dan harus dicabut oleh instansi penerbitnya. (*)