Kursi Berganti, Kendali Berubah: Membaca Perombakan Besar Kabinet Prabowo

Oleh: Ryo Disastro
Periset Nusantara Centre

Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan pemerintahan melalui pelantikan 18 pejabat di Istana Negara, Kamis (1/10/2026). Perombakan ketujuh Kabinet Merah Putih ini menjangkau kementerian koordinator, kementerian teknis, lembaga negara hingga pucuk pimpinan Polri. Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan wajah baru, tetapi juga mengatur ulang hubungan kerja antarlembaga yang menjalankan kebijakan pemerintah.

Sugiono meninggalkan Kementerian Luar Negeri untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno. Jabatan Menteri Luar Negeri kemudian diserahkan kepada Arrmanatha Nasir, diplomat karier yang sebelumnya menjabat wakil menteri. Pergantian ini terjadi ketika Indonesia menghadapi sejumlah agenda diplomatik, termasuk keterlibatan dalam forum multilateral dan persoalan keamanan kawasan.

Penataan Ulang Kementerian dan Aparat Keamanan

Perubahan juga berlangsung pada sektor ekonomi dan keamanan. Bahlil Lahadalia mendapat penugasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara Dudung Abdurachman menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Muhammad Sarmuji turut dilantik sebagai Menteri Perindustrian, sehingga sejumlah bidang strategis kini berada di bawah susunan kepemimpinan baru.

Perombakan menjangkau kepemimpinan kepolisian dan lingkungan Istana. Listyo Sigit Prabowo berpindah dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri yang baru dengan Wahyu Hadiningrat sebagai wakilnya. Perpindahan tersebut mengubah posisi sejumlah pejabat yang sebelumnya memimpin institusi keamanan menjadi bagian dari koordinasi pemerintahan.

Di luar posisi menteri, Prabowo juga melantik pejabat baru pada bidang keuangan, pertanian, kelautan, reforma agraria dan pengawasan pemerintahan. Pergantian tersebut memperluas dampak perombakan hingga lembaga yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Namun, pengangkatan pejabat baru belum dengan sendirinya menunjukkan perubahan hasil kebijakan karena pelaksanaannya masih harus dilihat setelah mereka mulai bekerja.

Ketika Struktur Berubah, Koordinasi Diuji

Dilihat dari susunan jabatan yang berubah, perombakan kali ini mempertemukan tiga bidang yang saling berkaitan, yakni ekonomi, keamanan dan pembangunan manusia. Hilirisasi membutuhkan dukungan energi dan industri, sementara investasi serta aktivitas ekonomi juga bergantung pada kepastian hukum dan keamanan. Pada saat yang sama, pembangunan manusia memerlukan kesinambungan anggaran, layanan publik dan koordinasi kementerian teknis.

Penunjukan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menghadirkan diplomat karier di pucuk diplomasi Indonesia. Ia sebelumnya memiliki pengalaman sebagai wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York dan menyatakan akan memprioritaskan stabilitas kawasan serta multilateralisme. Namun, sejauh mana pergantian tersebut memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri masih perlu diamati melalui keputusan dan langkah diplomatik berikutnya.

Perpindahan Listyo Sigit ke lingkungan Istana juga menempatkan pengalaman kepemimpinan kepolisian dalam struktur yang lebih dekat dengan presiden. Kepala Staf Kepresidenan memiliki fungsi yang berbeda dari Kapolri, terutama dalam mendukung pengendalian program prioritas dan komunikasi kebijakan pemerintah. Karena itu, pergantian jabatan tersebut akan menuntut penyesuaian kewenangan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja dengan kementerian maupun lembaga lain.

Ukuran Perubahan Ada pada Hasil Kebijakan

Perombakan kabinet mengubah pembagian kewenangan dan hubungan antarpemimpin lembaga, tetapi efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan. Menteri koordinator harus menyelaraskan kementerian yang memiliki kepentingan dan target berbeda, sedangkan kementerian teknis bertanggung jawab menerjemahkan arahan menjadi program. Tanpa pembagian tugas yang jelas, perubahan struktur berpotensi menambah persoalan koordinasi.

Bagi masyarakat, pergantian pejabat akan lebih mudah dinilai melalui hasil yang dapat diukur. Pengelolaan energi, penguatan industri, pelayanan publik dan keamanan merupakan bidang yang langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Karena itu, evaluasi terhadap susunan pemerintahan baru memerlukan indikator kinerja, bukan sekadar perhatian terhadap nama pejabat yang dilantik.

Reshuffle kabinet Prabowo akhirnya membuka babak baru dalam pelaksanaan agenda pemerintah hingga 2029. Perubahan susunan pejabat memberikan kesempatan untuk menata kembali koordinasi dan tanggung jawab antarlembaga. Dampaknya terhadap kebijakan nasional baru dapat diketahui dari keputusan, pelaksanaan program dan hasil yang dicapai setelah pelantikan.(*)