KUR 2027 Naik Rp325 Triliun, UMKM Kecil Hingga Kreator Kebagian?

JAKARTA, BeritaNow.com – Kabar baik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah berencana memperbesar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp325 triliun pada 2027. Namun, bagi pedagang kecil yang masih kesulitan mendapatkan pinjaman bank, pertanyaannya sederhana: apakah tambahan puluhan triliun rupiah itu akan membuat modal usaha semakin mudah diperoleh?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan target KUR 2027 tersebut seusai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Angkanya meningkat Rp30 triliun dibandingkan target 2026 sebesar Rp295 triliun, atau bertambah sekitar 10,17 persen. Pemerintah berharap peningkatan pembiayaan dapat memperluas kesempatan pelaku UMKM mengembangkan usaha.

Namun, besarnya plafon bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pengusaha kecil. Persyaratan perbankan, kemampuan membayar cicilan, dan keterbatasan pasar tetap menentukan apakah sebuah usaha dapat memanfaatkan kredit secara produktif. Tanpa pembenahan akses pembiayaan, tambahan dana berisiko lebih mudah dinikmati pelaku usaha yang sudah memiliki hubungan dengan bank.

Kredit Bertambah, Pelaku Usaha Baru Kebagian?
Pemerintah mencatat penyaluran KUR sepanjang 2026 telah menunjukkan perkembangan cukup besar. Hingga 27 Oktober, KUR tersalurkan Rp265,9 triliun kepada sekitar 4,12 juta debitur, atau mencapai 90,1 persen dari target tahunan. Data tersebut diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Oktober 2026.

Capaian itu memperlihatkan tingginya penggunaan fasilitas pembiayaan bersubsidi oleh masyarakat. Namun, jumlah debitur tidak otomatis menunjukkan seluruh penerima merupakan pengusaha yang baru pertama kali memperoleh kredit. Sebagian penyaluran dapat diberikan kepada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memiliki akses pembiayaan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan sekitar 1,87 juta debitur baru telah dijangkau hingga akhir September 2026. Pemerintah juga mencatat sekitar 900 ribu debitur mengalami peningkatan kelas usaha. Meski demikian, pengukuran keberhasilan tetap membutuhkan data mengenai pertumbuhan omzet, keuntungan, dan keberlanjutan usaha setelah menerima kredit.

Petani, Nelayan hingga Kreator Bisa Dapat Modal?
Target KUR 2027 bukan satu-satunya agenda pemerintah dalam memperluas pembiayaan. Airlangga menyampaikan bahwa rapat juga membahas kredit sektor pertanian, industri padat karya, perumahan, dan perempuan prasejahtera. Pemerintah turut menyoroti perlunya meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit oleh kelompok nelayan.

Menariknya, pemerintah mulai membahas kemungkinan pengembangan pembiayaan berdasarkan kepemilikan hak kekayaan intelektual. Gagasan ini berpotensi membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki karya atau aset intelektual bernilai ekonomi. Namun, mekanisme penilaian aset, persyaratan bank, dan jadwal penerapannya belum diumumkan secara terperinci.

Jika diterapkan dengan baik, pengembangan tersebut dapat memperluas pengertian tentang modal usaha. Pembiayaan tidak lagi hanya dipertimbangkan berdasarkan aset fisik, tetapi berpotensi mencakup kekayaan intelektual yang memenuhi persyaratan. Meski demikian, pembahasan kebijakan belum berarti seluruh pemilik hak cipta dapat langsung mengajukan KUR dengan menjaminkan karyanya.

Bunga Murah Belum Cukup, Pasar Juga Dibutuhkan
KUR dirancang membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan dengan dukungan pemerintah. Dalam skema yang berlaku pada 2026, KUR supermikro memiliki bunga 3 persen, sedangkan KUR mikro sektor produksi sebesar 6 persen. Pemerintah juga menyatakan pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan, meskipun calon debitur tetap harus memenuhi ketentuan kelayakan kredit.

Namun, pinjaman berbunga rendah belum tentu menyelesaikan persoalan usaha yang kekurangan pembeli. Pedagang membutuhkan pasar, petani memerlukan kepastian penyerapan hasil panen, sedangkan produsen kecil harus menghadapi persaingan harga dan biaya produksi. Tanpa peningkatan penjualan, tambahan modal justru dapat berubah menjadi beban cicilan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mendukung penyaluran kredit melalui penyediaan informasi keuangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya memperluas akses layanan keuangan, termasuk di kawasan desa nelayan. Kerja sama tersebut diharapkan membantu pembiayaan menjangkau kelompok usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan perbankan.

Kenaikan target KUR menjadi Rp325 triliun membuka peluang tambahan pembiayaan bagi dunia usaha. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari seberapa cepat dana tersalurkan atau berapa banyak akad kredit ditandatangani. Bagi pengusaha kecil, ukuran paling penting bukan seberapa besar uang yang disediakan pemerintah, melainkan apakah usahanya benar-benar tumbuh dan penghasilannya ikut meningkat.(*)