Kuasa Hukum Wiwin Adukan Penghentian Kasus Rp1,2 Miliar ke Divpropam Polri

JAKARTA, BERITANOW.COM – Penghentian penyelidikan kasus Wiwin senilai sekitar Rp1,2 miliar diadukan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Kuasa hukum Wiwin Winaningsih, Mintarno, SH, mempersoalkan penanganan laporan dugaan penipuan dan penggelapan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

Melalui Law Office JM & Partners, Mintarno meminta Biro Paminal Divpropam Polri melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap proses penghentian penyelidikan laporan bernomor LP/B/261/II/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 25 Februari 2026.

Kasus ini bermula dari kerja sama pemasokan bahan pokok kepada PT Long Rich Indonesia di Kabupaten Cirebon sejak 2023. Wiwin mengaku menggunakan modal pribadi untuk menyediakan kebutuhan perusahaan, seperti beras, telur, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya.

Dalam kerja sama tersebut, Wiwin menggunakan badan usaha CV Fortuna Sica yang dikelola seorang pria berinisial FW. Pembayaran dari perusahaan disebut masuk melalui rekening CV tersebut.

Namun, pembayaran atas pasokan periode Desember 2025 hingga Januari 2026 diduga tidak diserahkan kepada Wiwin. Akibatnya, perempuan tersebut mengaku mengalami kerugian sekitar Rp1,2 miliar dan melaporkan dugaan penipuan serta penggelapan ke Polda Jawa Barat.

Ada kesepakatan perdamaian Rp700 juta

Persoalan hukum juga berkembang setelah FW mengadukan Wiwin ke Polresta Cirebon atas dugaan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pada 4 Agustus 2026, kedua pihak disebut sempat membahas penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian. Dalam dokumen tersebut, FW menawarkan kompensasi sebesar Rp700 juta dan terdapat klausul pencabutan laporan masing-masing pihak.

Namun, menurut kuasa hukum Wiwin, tindak lanjut kesepakatan tersebut masih dipersoalkan. Pasalnya, Wiwin kembali menerima undangan dari Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Cirebon pada 28 Oktober 2026.

Pertanyakan penghentian penyelidikan

Keberatan kuasa hukum semakin menguat setelah Polda Jawa Barat menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan pada 6 November 2026.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penyelidik telah meminta keterangan enam orang saksi. Namun, Mintarno mempertanyakan pertimbangan penghentian penyelidikan yang menyebut adanya perdamaian sekaligus menyimpulkan tidak ditemukan unsur tindak pidana.

Menurutnya, fakta transaksi dan aliran dana tetap perlu diperiksa untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh.

Salah satu yang diminta adalah pemeriksaan rekening koran CV Fortuna Sica guna menelusuri pembayaran dari PT Long Rich Indonesia. Kuasa hukum juga meminta agar bukti transfer, dokumen pembelian barang, percakapan WhatsApp, serta keterangan saksi menjadi bahan evaluasi.

Melalui pengaduan ke Divpropam Polri, Mintarno berharap dilakukan pemeriksaan internal untuk memastikan proses penanganan laporan kliennya berjalan sesuai prosedur dan profesional.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan dari FW maupun Polda Jawa Barat terkait keberatan kuasa hukum Wiwin tersebut. (*)