Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
DENPASAR, BERITANOW — Krisis BBM Bali memasuki fase baru. Setelah antrean panjang memaksa sejumlah SPBU beroperasi 24 jam, kini polisi mengawal mobil tangki Pertamina, aparat ikut membantu pelayanan, sementara pemerintah daerah menyiagakan tenaga kesehatan dan ambulans di sekitar SPBU. Rangkaian langkah darurat itu menunjukkan bahwa persoalan bahan bakar belum sepenuhnya kembali menjadi urusan distribusi biasa.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui penanganan belum sepenuhnya menutup kebutuhan di lapangan, meski antrean mulai ditangani melalui sejumlah langkah. Beberapa SPBU diperintahkan buka selama 24 jam dan aparat penegak hukum membantu operasional, sementara Direktur Utama Pertamina Patra Niaga berada di Bali untuk menangani persoalan secara langsung.
Krisis Distribusi Merembet ke Ketertiban Publik
Polda Bali kini mengawal mobil tangki dari Depo Pertamina Manggis menuju SPBU di berbagai wilayah. Pengawalan dilakukan untuk mempercepat perjalanan tangki, menjaga kelancaran lalu lintas, dan mengurangi hambatan pada jalur distribusi. Polisi juga mengatur arus kendaraan di sekitar titik yang berpotensi mengalami kepadatan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa masalah tidak lagi berhenti pada ketersediaan stok. Ketika distribusi energi sampai membutuhkan pengawalan kepolisian, persoalannya sudah menyentuh kemampuan sistem logistik mempertahankan pelayanan dalam kondisi tekanan tinggi. Antrean masyarakat kemudian menjadi akibat paling terlihat dari gangguan yang terjadi di sepanjang rantai pasok.
Pemerintah sebelumnya mencoba mengurangi tekanan dengan memperpanjang jam pelayanan SPBU. Namun, seperti diberitakan BeritaNow, langkah itu juga menimbulkan persoalan ketika beban tambahan jatuh kepada operator yang jumlahnya terbatas. Kini keterlibatan aparat menunjukkan bahwa solusi sementara tersebut harus ditopang sumber daya lain agar tetap berjalan.
Antrean Kini Menjadi Masalah Kesehatan
Di Buleleng, pemerintah kabupaten bahkan menyiagakan tenaga kesehatan dan ambulans untuk mengantisipasi warga yang kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan ketika menunggu BBM. Sebanyak 20 puskesmas disiapkan untuk mendukung 21 SPBU yang tersebar di wilayah tersebut. Kebijakan itu diambil setelah muncul laporan warga di daerah lain mengalami gangguan kesehatan selama antrean.
Kondisi ini memperlihatkan efek berantai sebuah gangguan distribusi. Ketika BBM terlambat mencapai titik pelayanan, antrean tumbuh; ketika antrean memanjang, muncul kebutuhan pengaturan lalu lintas, keamanan, hingga pelayanan kesehatan. Biaya krisis akhirnya tidak hanya ditanggung Pertamina, tetapi juga kepolisian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pekerja SPBU, dan masyarakat.
Karena itu, ukuran pemulihan krisis BBM Bali tidak cukup hanya dengan melihat apakah tangki sudah kembali bergerak atau SPBU sudah buka sepanjang hari. Pemulihan baru dapat disebut normal ketika distribusi berjalan tanpa pengawalan darurat, antrean kembali wajar, pekerja tidak harus menanggung jam operasional berlebihan, dan ambulans tidak perlu disiagakan untuk mengantisipasi warga yang kelelahan menunggu bahan bakar.
Dalam konteks itu, langkah-langkah sekarang memang menunjukkan negara sedang bekerja, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa jauh gangguan distribusi telah merambat ke berbagai fungsi pelayanan publik.(*)
Informasi ini dihimpun BeritaNow dari berbagai sumber.
