Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAYAPURA, BERITANOW.COM — Kontak tembak antara personel TNI dan kelompok bersenjata kembali terjadi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (23/10/2026). Dua orang yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut, sementara sejumlah orang lainnya melarikan diri. Insiden yang terjadi di sekitar permukiman masyarakat itu kembali menyoroti persoalan keamanan warga sipil di tengah konflik bersenjata Papua yang belum terselesaikan.
Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menjelaskan bahwa kontak tembak berlangsung di sekitar Kampung Nonggoloit, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Menurut keterangan TNI, personel Satgas Rajawali VI Den 1 sedang melaksanakan patroli setelah menerima informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata di sekitar permukiman. Saat petugas melakukan pemeriksaan, kelompok tersebut disebut melepaskan tembakan sehingga terjadi baku tembak.
TNI melaporkan dua orang tewas di lokasi, tetapi identitas dan keterlibatan keduanya dalam kelompok bersenjata masih dalam pemeriksaan. Aparat juga mengamankan dua senapan angin, busur dan anak panah, senjata tajam, 18 telepon seluler, perangkat komunikasi, dokumen, atribut kelompok, serta uang tunai Rp88 juta. Hingga laporan tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan independen mengenai kronologi maupun dampak langsung kejadian terhadap penduduk Kampung Nonggoloit.
Keamanan Warga Sipil Menjadi Persoalan Utama
Riyanto menyatakan bahwa operasi TNI dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan mengikuti ketentuan pelibatan aparat. Ia juga menyerukan agar anggota kelompok bersenjata menghentikan kekerasan dan kembali kepada keluarga serta lingkungan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan posisi resmi TNI yang masih perlu dilengkapi dengan informasi dari warga dan pihak independen.
Persoalan penting dari kejadian ini adalah lokasi kontak tembak yang disebut berada di sekitar kawasan permukiman. Pertempuran di dekat tempat tinggal dapat meningkatkan risiko keselamatan masyarakat, meskipun belum ada laporan terverifikasi mengenai korban sipil dalam insiden terbaru tersebut. Informasi tentang kemungkinan warga mengungsi, kerusakan rumah, atau gangguan aktivitas sehari-hari juga belum tersedia.
Kepastian mengenai kondisi masyarakat menjadi penting karena Nduga memiliki riwayat panjang konflik dan pengungsian. Operasi keamanan dan aktivitas kelompok bersenjata dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi kehidupan warga di sejumlah distrik. Karena itu, keberhasilan pengamanan wilayah perlu diukur tidak hanya dari hasil operasi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa ancaman kekerasan.
Konflik Nduga Berdampak pada Sekolah dan Kesehatan
Persoalan keamanan Nduga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam laporan kunjungan Oktober 2025 mencatat bahwa warga dari 15 distrik telah mengungsi ke berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Jayawijaya. Situasi keamanan juga menyebabkan kegiatan pemerintahan di sejumlah distrik terhenti serta fasilitas kesehatan tidak beroperasi.
Dampaknya terlihat pada sektor pendidikan. Dalam kunjungan tersebut, BP3OKP menemukan sekolah gabungan di Kenyam menampung sekitar 1.186 siswa pengungsi dari 15 distrik, tetapi hanya memiliki lima ruang kelas. Kondisi itu memperlihatkan beratnya tantangan penyelenggaraan pendidikan ketika anak-anak harus meninggalkan tempat tinggal asal akibat ketidakamanan.
Persoalan serupa juga ditemukan di bidang kesehatan dan pelayanan publik. Terhentinya kegiatan sejumlah puskesmas dapat menyulitkan masyarakat memperoleh pemeriksaan dan pengobatan secara rutin. Temuan tahun 2025 tersebut tidak membuktikan adanya gangguan baru akibat kontak tembak 23 Oktober, tetapi memberikan gambaran mengenai kerentanan masyarakat Nduga terhadap kekerasan yang berulang.
Penanganan Konflik Membutuhkan Pendekatan Lebih Luas
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang semester pertama 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 lainnya mengalami luka-luka. Dari jumlah korban meninggal, 43 merupakan warga sipil, delapan anggota TNI/Polri, dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata.
Data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat sipil menghadapi risiko besar akibat konflik yang terus berlangsung. Pengamanan wilayah tetap menjadi tanggung jawab negara, tetapi upaya tersebut perlu disertai perlindungan warga, pemulihan pelayanan dasar, dan penanganan pengungsian. Pendekatan keamanan tanpa pemulihan kehidupan masyarakat berisiko belum menyelesaikan akibat sosial yang telah berlangsung lama.
Pemerintah juga menghadapi tantangan membangun kembali kepercayaan masyarakat di wilayah konflik. Pemeriksaan independen terhadap insiden bersenjata, kepastian identitas korban, dan akses bantuan kemanusiaan dapat membantu memperkuat akuntabilitas penanganan keamanan. Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus perlindungan dari kekerasan.
Kontak tembak terbaru di Nduga dengan demikian tidak berhenti sebagai laporan mengenai dua orang yang tewas dalam operasi keamanan. Peristiwa ini kembali menghadirkan pertanyaan mengenai perlindungan masyarakat, keberlanjutan pelayanan publik, dan upaya menghentikan kekerasan. Bagi warga Nduga, ukuran penting keberhasilan penanganan konflik adalah kemampuan hidup aman, bersekolah, memperoleh pelayanan kesehatan, dan kembali menjalankan kegiatan ekonomi secara normal.(*)
