Kepala BNPB dan KSAD Kompak Percepat Penanganan Karhutla Kalteng

PULANG PISAU, BERITANOW — Pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah setelah jumlah titik panas meningkat tajam. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita meninjau langsung lokasi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau, Senin (19/10/2026), sekaligus menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait.

Fokus utama penanganan adalah memperpendek rantai komando agar kebutuhan di lapangan bisa segera dipenuhi. BNPB menekankan pentingnya satu data, kejelasan koordinasi, dan dukungan cepat dari pemerintah pusat jika daerah mengalami kekurangan personel, logistik, atau sarana pemadaman. Langkah tersebut diarahkan untuk menahan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi ancaman asap bagi masyarakat.

Penanganan dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara. BNPB mengoptimalkan water bombing serta operasi modifikasi cuaca, sementara ribuan personel dan armada pendukung dikerahkan dalam penanganan di lapangan. Dalam laporan operasi, satu helikopter water bombing disebut rata-rata mampu membantu memadamkan area sekitar 3–5 hektare, meski efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi api, cuaca, dan karakter lahan.

Titik Panas Kalteng Melonjak Tajam
Percepatan operasi berlangsung ketika ancaman karhutla di Kalimantan Tengah belum mereda. BMKG mencatat jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di provinsi itu melonjak dari 157 menjadi 937 titik pada pemantauan 19 Oktober 2026. Peningkatan tersebut terjadi bersamaan dengan masih terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah Kalimantan dan daerah lain di Indonesia.

Kondisi cuaca ikut memperbesar risiko. BMKG menyebut cuaca panas dan relatif kering masih berlangsung di sejumlah wilayah karena minimnya tutupan awan, sementara El Niño sangat kuat dan Indian Ocean Dipole positif ikut menekan pembentukan hujan. Vegetasi yang semakin kering membuat kawasan hutan, semak, dan terutama lahan gambut lebih mudah terbakar dan lebih sulit dipadamkan.

Meski hujan lokal masih mungkin terjadi, kondisi tersebut belum cukup untuk menghilangkan ancaman. BMKG tetap meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap pembakaran sampah atau pembukaan lahan di kawasan yang mudah terbakar. Dengan karakter seperti itu, pemadaman harus dilakukan sebelum api meluas dan masuk lebih dalam ke lapisan gambut.

Pemadaman Darat Tetap Jadi Tulang Punggung
Data BNPB yang dikutip ANTARA menunjukkan hingga 13 Oktober terdapat sekitar 7,8 hektare lahan gambut yang masih dalam proses pemadaman di Kalimantan Tengah. Pada lahan mineral, area yang ditangani mencapai sekitar 513,89 hektare, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kotawaringin Barat dan wilayah Seruyan. BNPB menyebut rata-rata pemadaman lahan yang terbakar setiap hari mencapai lebih dari 80 persen dari luas kebakaran harian yang ditangani.

Namun angka pemadaman tidak otomatis berarti risiko selesai. Api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul ketika kondisi mengering, sehingga pembasahan dan pemantauan lanjutan tetap diperlukan. Karena itu, operasi udara lebih berfungsi memperkuat kerja tim darat, bukan menggantikannya.

Rapat koordinasi di Pulang Pisau menjadi bagian dari upaya memastikan operasi lapangan bergerak lebih cepat. BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, serta pemerintah daerah diarahkan bekerja dengan data dan kebutuhan operasional yang sama. Dalam situasi karhutla yang berkembang cepat, keterlambatan koordinasi dapat berarti titik api bertambah sebelum bantuan tiba.

Asap Jadi Ancaman yang Melampaui Titik Api
Dampak karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Asap dapat mengganggu kesehatan, transportasi, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi, bahkan menjangkau wilayah yang jauh dari sumber kebakaran. Kondisi itu membuat keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari jumlah sorti helikopter atau luas lahan yang telah disiram.

Prioritas terpenting tetap menghentikan api sedini mungkin dan mencegah munculnya titik baru. Dengan lonjakan hotspot yang dicatat BMKG, percepatan komando di Kalimantan Tengah datang pada fase yang krusial. Semakin cepat operasi darat, udara, logistik, dan informasi bergerak dalam satu sistem, semakin besar peluang membatasi kerusakan sebelum asap dan kebakaran meluas.(*)