Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
DENPASAR, BERITANOW.COM — Kedaulatan digital Indonesia tidak cukup dibangun hanya dengan memperluas jaringan internet atau memperbanyak aplikasi teknologi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat tiga fondasi utama, yakni energi, konektivitas, dan kapasitas komputasi. Ketiganya menjadi prasyarat agar Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengembangkan dan mengendalikan infrastruktur teknologi digitalnya sendiri.
Penegasan tersebut disampaikan Nezar dalam rangkaian Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Kamis (22/10/2026). Pernyataan itu muncul ketika kebutuhan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin meningkat, termasuk untuk pengolahan data, layanan publik, dan kegiatan industri. Perkembangan tersebut menuntut ketersediaan infrastruktur yang lebih besar daripada kebutuhan teknologi digital konvensional.
Dalam forum yang sama, Nezar juga menguraikan empat langkah penguatan kedaulatan digital, mulai dari penyusunan kebutuhan infrastruktur, pengembangan proyek percontohan bersama industri, peningkatan talenta dan inovasi, hingga pembaruan kebijakan serta investasi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu berjalan bersama kesiapan sumber daya manusia dan regulasi. Tanpa keterhubungan ketiganya, investasi teknologi berisiko belum menghasilkan kemampuan digital nasional yang berkelanjutan.
Apa Sebenarnya Kedaulatan Digital?
Kedaulatan digital dapat dipahami sebagai kemampuan suatu negara menentukan kebijakan, mengelola data strategis, dan mengembangkan teknologi sesuai kepentingan nasional. Konsep ini bukan berarti seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan digital harus diproduksi sendiri. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan negara mempertahankan kendali atas sistem penting serta mengurangi ketergantungan yang dapat menghambat pengambilan keputusan.
Sebagai contoh, sebuah negara dapat memiliki jutaan pengguna internet tetapi tetap bergantung pada perusahaan asing untuk penyimpanan data, pengolahan AI, dan penyediaan layanan komputasi. Ketergantungan tersebut dapat memengaruhi biaya layanan, keamanan informasi, dan kemampuan mengembangkan teknologi lokal. Karena itu, besarnya pasar digital tidak otomatis mencerminkan kuatnya penguasaan teknologi nasional.
Persoalan ini semakin penting ketika AI mulai digunakan untuk mendukung sektor ekonomi dan pemerintahan. Pada Juli 2026, Nezar menyampaikan bahwa Indonesia sedang menyiapkan pengembangan AI berdaulat atau sovereign AI melalui model lokal, infrastruktur komputasi, dan peningkatan talenta digital. Menurutnya, kemampuan tersebut dibutuhkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memiliki posisi dalam rantai industri AI global.
Energi, Internet, dan Komputasi Jadi Fondasi
Fondasi pertama adalah energi, khususnya ketersediaan listrik yang andal untuk mengoperasikan pusat data dan sistem AI. Infrastruktur komputasi modern membutuhkan pasokan energi besar serta fasilitas pendinginan yang memadai. Jika pasokan listrik tidak tersedia secara konsisten, pengembangan industri pusat data dapat menghadapi hambatan meskipun investasi teknologinya telah tersedia.
Fondasi kedua adalah konektivitas yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung cepat dan stabil. Dalam Bali Tech Week, PT Telkom Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan AI mengubah pola lalu lintas data sehingga jaringan telekomunikasi harus lebih fleksibel dan mudah ditingkatkan kapasitasnya. Kebutuhan tersebut juga mencakup hubungan langsung antarpusat data yang menjadi bagian penting dalam pengoperasian sistem AI.
Fondasi ketiga adalah kapasitas komputasi, yakni kemampuan perangkat dan pusat data mengolah informasi dalam jumlah besar. Infrastruktur ini diperlukan untuk menjalankan berbagai aplikasi AI, termasuk pengembangan model bahasa dan analisis data. Tanpa kapasitas komputasi yang memadai, pengembang nasional berpotensi semakin bergantung pada layanan dari luar negeri untuk menjalankan teknologi yang mereka ciptakan.
Kedaulatan Digital Menyangkut Ekonomi dan Data
Dari sisi ekonomi, kemampuan membangun infrastruktur digital dapat membuka peluang bagi industri pusat data, pengembang perangkat lunak, perusahaan rintisan, dan tenaga kerja teknologi. Namun, pertumbuhan investasi tidak otomatis menjamin terciptanya nilai tambah nasional apabila kegiatan bernilai tinggi masih terkonsentrasi pada penyedia teknologi asing. Indonesia perlu memperkuat kemampuan riset, pengembangan produk, dan penguasaan teknologi agar memperoleh manfaat ekonomi lebih luas.
Pengelolaan data juga merupakan bagian penting dari kedaulatan digital. Pada Juni 2026, Nezar menyoroti kebutuhan integrasi data pemerintah melalui Pusat Data Nasional, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dan Jaringan Intra Pemerintah. Ketiga komponen tersebut diarahkan untuk memperkuat pertukaran informasi antarinstansi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Bagi masyarakat, keberhasilan kedaulatan digital seharusnya terlihat dari layanan yang lebih aman, terjangkau, dan dapat diandalkan. Penguatan infrastruktur perlu disertai perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta pemerataan akses teknologi di berbagai wilayah. Dengan demikian, manfaat transformasi digital tidak hanya dinikmati pusat industri dan kota besar, tetapi juga masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan.
Tantangan Indonesia kini bukan sekadar menambah jumlah pengguna internet atau menarik investasi pusat data. Persoalan yang lebih menentukan adalah sejauh mana energi, konektivitas, dan kapasitas komputasi dapat dibangun menjadi kemampuan nasional yang berkelanjutan. Kedaulatan digital pada akhirnya akan diuji dari kemampuan Indonesia menggunakan, mengembangkan, dan mengatur teknologi untuk kepentingannya sendiri, tanpa harus menutup kerja sama dengan dunia internasional.(*)
