Kasus Penyadapan Prabowo Memanas, Gerindra Minta Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Asing

JAKARTA, BERITANOW.COM – Kasus penyadapan Prabowo Subianto memasuki babak baru. Partai Gerindra mendesak Polri memperluas penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor lain di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah maupun mendanai kegiatan tersebut.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan jaringan eksternal dan kekuatan politik tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Kamrussamad saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power serta kedaulatan nasional.

Kamrussamad secara khusus meminta penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan mantan Kapolri berinisial LSP, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pendalaman, menurutnya, perlu mencakup aktivitas selama enam tahun masa jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi Polri.

Selain itu, Gerindra meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing, kelompok oligarki yang diduga menjadi sponsor, maupun kekuatan politik tertentu.

Namun, berbagai kemungkinan tersebut masih sebatas dugaan dan harus dibuktikan melalui proses penyidikan berdasarkan alat bukti.

Gerindra Buka Peluang Pelibatan BIN dan BAIS TNI

Kamrussamad juga menilai perkara penyadapan tersebut memiliki dimensi keamanan negara. Karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI apabila diperlukan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu memperjelas kemungkinan adanya jaringan atau kepentingan lain yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Di sisi lain, Gerindra membuka peluang pembentukan panitia khusus (pansus) DPR RI untuk mendalami perkara tersebut.

Usulan pembentukan pansus dapat dibahas melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus) maupun Komisi III DPR RI yang menjadi mitra kerja Polri.

Kamrussamad mengatakan pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berlangsung transparan dan akuntabel.

Ia juga menyebut mekanisme panitia kerja (panja), termasuk kemungkinan melibatkan sejumlah komisi atau alat kelengkapan dewan, dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan.

Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Sementara itu, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kapolri berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Pol EH.

Kemudian, pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Pol SU sebagai tersangka.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang, yakni LSP, AS, dan EH, telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, tersangka SU belum ditahan karena kondisi kesehatannya dilaporkan belum memungkinkan setelah mengalami stroke.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan institusi penegak hukum.

Gerindra berharap penyidikan dapat mengungkap secara menyeluruh siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, serta apa motif di balik tindakan tersebut.

Hingga kini, kemungkinan keterlibatan pihak asing, oligarki, maupun kekuatan politik tertentu masih memerlukan pembuktian oleh aparat penegak hukum. (*)