Kasus Penyadapan Ilegal: Kapolri Ungkap Peran 4 Jenderal

JAKARTA, BeritaNow.com – Bayangkan percakapan pribadi seseorang dapat didengarkan tanpa sepengetahuannya, lalu hasilnya disampaikan kepada orang yang memiliki kekuasaan. Persoalan ini kini menjadi sorotan setelah kepolisian mengungkap dugaan operasi penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. Lebih mengejutkan, empat perwira tinggi polisi, termasuk seorang mantan Kapolri, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan pembagian peran keempat tersangka dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS). Menurut penyidik, masing-masing diduga menjalankan fungsi berbeda dalam rangkaian operasi penyadapan.

Perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan teknologi, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan institusi penegak hukum. Ketika perangkat yang seharusnya membantu penyidikan digunakan tanpa prosedur sah, hak privasi siapa pun dapat terancam. Pertanyaannya, bagaimana perintah penyadapan diduga mengalir dari tingkat pimpinan hingga pelaksana?

Dari Perintah Pimpinan hingga Operator Penyadapan
Kapolri menjelaskan bahwa LSP diduga menjadi pihak yang menentukan sasaran dan memberikan instruksi penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani fungsi monitoring. Mantan Kapolri itu juga diduga menerima hasil akhir penyadapan untuk digunakan sebagai informasi.

Sementara itu, SU yang pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri diduga berperan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan harian serta hasil analisis kepada LSP. Dalam konstruksi penyidikan, peran tersebut menjadi salah satu mata rantai penghubung antara perintah dan laporan hasil operasi.

Dua tersangka lainnya diduga memiliki peran dalam pelaksanaan teknis. EH disebut menerima instruksi melalui SU dan menyetujui penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, sedangkan AS diduga meneruskan perintah kepada operator. Polisi juga menuding AS memerintahkan penghapusan rekaman, catatan aktivitas elektronik, dan pembubaran grup komunikasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Presiden, Mahasiswa, hingga Lembaga Negara
Menurut keterangan Kapolri, sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Daftar kelompok yang disebut mencakup pejabat pemerintahan, anggota parlemen, tokoh politik, aktivis, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Bahkan, sejumlah unsur internal Polri, KPK, serta Kejaksaan juga disebut masuk dalam cakupan penyelidikan.

Luasnya kelompok sasaran membuat perkara tersebut memiliki dimensi yang lebih besar daripada konflik internal kepolisian. Jika terbukti, penyadapan tanpa kewenangan dapat mengancam kerahasiaan komunikasi, kebebasan berpendapat, dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Namun, penyidik belum memublikasikan daftar lengkap individu yang menjadi korban ataupun isi komunikasi yang diduga diperoleh.

Perbedaan antara penyadapan sah dan ilegal terletak pada dasar kewenangan, tujuan, serta prosedur pelaksanaannya. Aparat penegak hukum dapat menggunakan tindakan tertentu dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penggunaan perangkat pengawasan tanpa dasar hukum berpotensi menjadi tindak pidana, sekalipun dilakukan oleh pejabat yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut.

Data Dihapus, Bagaimana Membuktikan Perkara?
Salah satu bagian penting penyidikan adalah dugaan penghilangan jejak digital. Polisi menyebut adanya perintah menghapus rekaman suara, catatan aktivitas, serta grup WhatsApp yang berkaitan dengan operasi penyadapan. Jika terbukti, tindakan tersebut dapat mempersulit penelusuran alur perintah, pelaksanaan kegiatan, dan pihak yang menerima hasilnya.

Penyidik menggunakan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 KUHP mengenai dugaan penyadapan ilegal dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Dugaan penghapusan data elektronik juga dikaitkan dengan UU ITE, sedangkan akses ilegal dijerat menggunakan ketentuan KUHP. Penerapan pasal terhadap setiap tersangka tetap bergantung pada pembuktian perbuatan dan pertanggungjawaban masing-masing.

Dari empat tersangka, LSP, EH, dan AS menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Depok, sedangkan SU dikenai penahanan rumah sejak 11 November 2026. Perbedaan tempat penahanan merupakan keputusan dalam proses penyidikan, bukan penilaian akhir mengenai tingkat kesalahan. Keempatnya tetap memiliki hak atas pembelaan serta asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan.

Kasus ini mengingatkan bahwa kemampuan teknologi negara untuk mengawasi komunikasi masyarakat harus disertai mekanisme pengendalian yang ketat. Pengawasan yang sah memerlukan dasar hukum, dokumentasi, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Tanpa itu, teknologi keamanan berisiko berubah menjadi instrumen yang justru melemahkan perlindungan warga.

Penyidikan terhadap empat jenderal tersebut kini menjadi ujian bagi akuntabilitas kepolisian. Publik membutuhkan penjelasan mengenai siapa yang memberi perintah, bagaimana pengawasan internal bekerja, dan apakah korban memperoleh perlindungan.(*)