Karhutla Jadi Sorotan dalam Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, BERITANOW.COM – Karhutla pemerintahan Prabowo menjadi sorotan dalam aksi evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (20/10/2026). Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta memulihkan ekosistem yang terdampak.

Dalam aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, massa menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menilai persoalan kebakaran hutan tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman, tetapi juga membutuhkan pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem.

Berdasarkan laporan dari lokasi aksi, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), turut menyuarakan tuntutan tersebut bersama elemen masyarakat sipil.

Spanduk yang dibentangkan massa antara lain menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Isu ini menjadi bagian dari kritik terhadap kebijakan lingkungan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mahasiswa Desak Penanganan Karhutla Diperkuat

Salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah penetapan karhutla dan banjir di sejumlah daerah sebagai bencana nasional. Massa juga mendesak pemulihan ekosistem, perlindungan kesehatan masyarakat terdampak asap, serta penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.

Tuntutan itu muncul di tengah dampak kebakaran yang meluas di sejumlah wilayah. Asap kebakaran tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan dan memengaruhi kualitas udara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga menghadapi sorotan dari dalam negeri dan negara tetangga akibat kabut asap yang melintasi batas wilayah.

Reuters melaporkan pada 13 Oktober 2026 bahwa kebakaran yang diperburuk kondisi kekeringan telah meningkatkan kekhawatiran terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Sejumlah wilayah di Malaysia dan Singapura turut terdampak kabut asap dari kebakaran di kawasan ini.

Evaluasi Tidak Cukup dengan Pemadaman

Kritik terhadap penanganan karhutla juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kebakaran yang berulang setiap tahun harus diikuti evaluasi menyeluruh dan langkah pencegahan yang lebih efektif.

Menurut Johan, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari pengerahan personel dan kegiatan pemadaman. Pemerintah juga perlu memastikan pengendalian titik api, kesiapan menghadapi musim kemarau, serta perlindungan masyarakat dari paparan asap berjalan efektif.

Ia mengingatkan bahwa upaya penanganan harus menghasilkan perubahan nyata agar kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menghadapi ancaman gangguan kesehatan.

Momentum Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan

Aksi pada 20 Oktober 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.

Selain persoalan lingkungan, demonstran turut menyoroti kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, serta biaya pendidikan dan layanan kesehatan.

Sorotan terhadap karhutla menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan penting pemerintah. Penanganan yang efektif membutuhkan koordinasi antarlembaga, pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko memicu kebakaran, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan terdampak.

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan perlu diukur melalui hasil nyata: berkurangnya kebakaran, membaiknya kualitas udara, pulihnya ekosistem, dan terlindunginya kesehatan masyarakat. (*)