Kabut Asap Karhutla Picu 350 Ribu Kasus ISPA, Pemerintah Didesak Bertindak

JAKARTA, BERITANOW.COM – Kabut asap karhutla akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat terus menjadi sorotan. Sekitar 350.000 kasus gangguan pernapasan terkait karhutla tercatat selama Agustus hingga 25 Oktober 2026. Kondisi ini memperkuat desakan agar pemerintah mempercepat penanganan kebakaran sekaligus meningkatkan perlindungan bagi warga di wilayah terdampak.

Data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan menunjukkan besarnya dampak kebakaran terhadap kesehatan penduduk. Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan menghadapi paparan asap dengan tingkat pencemaran udara yang berbahaya. Di beberapa daerah, kualitas udara bahkan mencapai tingkat ekstrem yang berisiko bagi masyarakat, terutama mereka yang setiap hari harus beraktivitas di luar ruangan.

Anak-anak dan Lansia Paling Rentan

Paparan asap kebakaran membawa partikel halus yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Dampaknya dapat berupa batuk, iritasi tenggorokan, sesak napas, hingga memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru kronis. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan menjadi kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih serius.

Masalahnya, warga di wilayah terdampak tidak selalu memiliki pilihan untuk menghindari paparan asap. Sebagian harus tetap bekerja, bersekolah, atau menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kualitas udara yang buruk. Karena itu, penanganan karhutla perlu berjalan bersamaan dengan penyediaan layanan kesehatan, distribusi masker yang sesuai, serta informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat.

Penanganan Darurat Tak Cukup dengan Pemadaman

Pemerintah telah mengerahkan tenaga kesehatan dan bantuan medis ke sejumlah wilayah terdampak. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, fasilitas bus yang dilengkapi dukungan oksigen juga dikerahkan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan bernapas akibat asap kebakaran. Namun, kebutuhan penanganan masih besar selama titik api dan sumber pencemaran belum sepenuhnya terkendali.

Situasi ini memunculkan tuntutan agar pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mempercepat pemadaman melalui jalur darat maupun udara, serta meningkatkan pengawasan terhadap pembakaran lahan. Perlindungan warga juga perlu menjadi prioritas melalui kesiapan puskesmas dan rumah sakit, bantuan bagi kelompok rentan, serta kebijakan pembatasan kegiatan luar ruang ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya.

Keselamatan Warga Harus Menjadi Prioritas

Krisis kabut asap tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai bencana musiman yang berulang setiap musim kemarau. Besarnya dampak kesehatan menunjukkan bahwa pencegahan kebakaran, perlindungan ekosistem, penegakan hukum, dan kesiapsiagaan layanan publik harus menjadi satu kesatuan kebijakan.

Pemerintah juga perlu memastikan penanganan dilakukan secara transparan, mulai dari perkembangan titik api hingga jumlah kasus kesehatan di setiap wilayah terdampak. Tanpa langkah pencegahan yang konsisten dan perlindungan yang memadai, masyarakat berisiko terus menanggung dampak kesehatan dari bencana yang berulang. Ketika udara yang dihirup warga mengancam kesehatan mereka, keberhasilan penanganan karhutla harus diukur bukan hanya dari luas lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari keselamatan manusia yang terlindungi (*)