Jokowi soal Gibran Mundur: Kursi Tak Abadi, Politik Tetap Jalan!

SOLO, BeritaNow.com – Ketika Gibran Rakabuming Raka memutuskan melepaskan jabatan wakil presiden, publik tentu menunggu reaksi ayahnya, Joko Widodo. Presiden ke-7 RI itu ternyata tidak menunjukkan kemarahan ataupun menyampaikan pembelaan panjang. Sebaliknya, Jokowi memilih mengingatkan putra sulungnya tentang satu kenyataan yang berlaku bagi semua pejabat: kekuasaan tidak berlangsung selamanya.

Jokowi menyampaikan tanggapannya di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, perubahan dalam perjalanan karier seorang pejabat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik. Ia juga mengaku telah membicarakan rencana pengunduran diri tersebut dengan Gibran.

"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," ujar Jokowi sebagaimana dilaporkan ANTARA. Ia kemudian mengungkapkan pesan yang telah disampaikan kepada putranya. "Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," katanya.

Nasihat Seorang Ayah, Pesan untuk Politikus?
Pernyataan Jokowi terdengar sederhana, tetapi memiliki dua dimensi yang menarik. Sebagai seorang ayah, ia memberikan nasihat kepada anaknya yang sedang menghadapi perubahan besar dalam perjalanan politik. Sebagai mantan presiden, ia memahami bahwa jabatan publik memiliki batas waktu serta konsekuensi politik.

Pesan tentang jabatan yang sementara juga mengingatkan pada kenyataan bahwa kekuasaan tidak selalu bergerak sesuai rencana. Gibran dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan yang semula dijadwalkan berakhir pada 2029. Namun, pada November 2026, ia justru mengajukan pengunduran diri sebelum menyelesaikan periode tersebut.

Tentu saja, Jokowi tidak secara terbuka menjelaskan seluruh pertimbangan di balik keputusan Gibran. Ia hanya membenarkan bahwa pembicaraan mengenai pengunduran diri telah berlangsung sebelumnya. Karena itu, terlalu jauh apabila pernyataannya langsung ditafsirkan sebagai tanda kekecewaan, persetujuan atas tekanan politik, ataupun adanya kesepakatan tertentu.

Gibran Lepas Jabatan, Jokowi Tetap Dukung Prabowo
Di tengah perubahan posisi politik putranya, Jokowi menegaskan bahwa dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berubah. Ia menyampaikan komitmen untuk mendukung program pemerintah, khususnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari responsnya terhadap pengunduran diri Gibran.

Sikap itu menunjukkan bahwa Jokowi secara terbuka memisahkan keputusan politik putranya dari dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Namun, pernyataan dukungan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bagaimana hubungan politik Jokowi dan Prabowo akan berkembang. Belum ada penjelasan mengenai kesepakatan baru atau peran politik yang mungkin dijalankan Gibran setelah proses pengunduran dirinya selesai.

Pertanyaan mengenai masa depan Gibran pun belum mendapat jawaban pasti. Apakah ia akan kembali berkonsentrasi pada kegiatan politik, mengambil peran lain, atau memilih berada di luar pemerintahan? Jokowi belum memberikan keterangan yang cukup untuk memastikan salah satu kemungkinan tersebut.

Sementara Jokowi Bicara, MPR Mulai Bekerja
Pada hari yang sama, Gibran mendatangi kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan telah menerima surat tersebut dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit. Menurut Muzani, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Perkembangan tersebut berlangsung ketika DPR juga menghadapi dinamika terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP terhadap Gibran. Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas pengumuman usulan tersebut pada Kamis akhirnya dibatalkan. Namun, pembatalan agenda dan pengunduran diri merupakan dua perkembangan yang harus dibedakan secara prosedural.

Selanjutnya, perhatian akan beralih kepada mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila jabatan wakil presiden kosong. Dengan demikian, pergantian Gibran tidak berhenti pada penyerahan surat, tetapi harus dilanjutkan melalui tahapan ketatanegaraan.

Bagi Jokowi, pesan kepada Gibran mungkin terdengar seperti nasihat yang biasa diberikan orang tua kepada anaknya. Namun, di tengah perubahan politik nasional, kalimat itu memperoleh makna yang lebih luas: jabatan bisa berakhir sebelum waktunya, sedangkan kehidupan tetap harus berjalan. Kursi kekuasaan boleh berpindah tangan, tetapi pekerjaan negara dan kepentingan rakyat tidak boleh ikut berhenti.(*)