Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Sebuah angka dari lembaga penelitian asing mendadak menjelma menjadi kabar ribuan orang meninggal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Angka itu beredar melalui pemberitaan media nasional, kemudian turut digaungkan kreator konten Jerome Polin kepada para pengikutnya. Namun, di balik klaim 3.560 kematian tersebut, terdapat persoalan mendasar yang nyaris tenggelam: angka itu bukan hasil pendataan korban meninggal, melainkan estimasi dari sebuah model statistik.
Kontroversi ini menyeret Jerome ke dalam perdebatan mengenai dugaan penyebaran informasi menyesatkan. Persoalannya bukan sekadar apakah Indonesia sedang menghadapi ancaman serius akibat karhutla, melainkan bagaimana sebuah hasil penelitian luar negeri dapat berubah menjadi pernyataan kematian yang terdengar pasti. Lebih jauh, bagaimana hasil penelitian tersebut ikut membentuk persepsi publik terhadap kemampuan negara menangani bencana lingkungan.
Jerome Polin Menyebut 3.560 Orang Meninggal
Dalam unggahan di akun Threads terverifikasi miliknya, sebagaimana terlihat pada tangkapan layar yang diperoleh BeritaNow, Jerome menulis bahwa 3.560 orang telah meninggal akibat karhutla. Ia kemudian mengajak masyarakat terus bersuara dan memusatkan perhatian terhadap persoalan tersebut. Unggahan itu juga dikutip dalam pemberitaan Pojoksatu pada 2 November 2026.
Sekilas, pernyataan tersebut terdengar seperti informasi mengenai jumlah korban yang telah terkonfirmasi. Tidak terdapat keterangan bahwa angka itu merupakan estimasi, hasil pemodelan, ataupun perhitungan risiko kematian akibat paparan polusi. Padahal, perbedaan antara ketiganya sangat menentukan makna informasi yang diterima masyarakat.
Jerome tentu berhak menyuarakan keprihatinan terhadap penderitaan warga terdampak karhutla. Namun, kepedulian tidak membebaskan seorang figur publik dari kewajiban memeriksa ketepatan informasi, terlebih ketika menyangkut klaim ribuan orang kehilangan nyawa. Dengan jangkauan pengikut yang besar, penyederhanaan sebuah angka penelitian dapat berkembang menjadi keyakinan publik bahwa ribuan kematian telah benar-benar didata.
Dari Mana Angka 3.560 Itu Berasal?
Penelusuran BeritaNow menemukan bahwa angka tersebut bersumber dari laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), organisasi penelitian independen yang terdaftar sebagai lembaga nirlaba di Finlandia. Dalam laporan yang diterbitkan pada 29 Oktober 2026, CREA memperkirakan asap karhutla berkaitan dengan 3.560 kematian di Indonesia sepanjang September 2026. Laporan yang sama memperkirakan total 5.310 kematian terkait polusi udara dari seluruh sumber pada bulan tersebut.
Untuk menghasilkan angka itu, CREA menggunakan data konsentrasi partikel halus PM2.5, model sebaran polusi udara, populasi, tingkat kematian dasar, serta hubungan statistik antara paparan polusi dan risiko kematian. Data polusi turut dikalibrasi menggunakan pengukuran dari 186 alat pemantau di Indonesia. Dengan demikian, laporan tersebut bukan sekadar perkiraan tanpa metode, tetapi juga bukan catatan individual kematian yang telah diverifikasi oleh rumah sakit atau pemerintah daerah.
Di sinilah pangkal masalahnya. Penelitian epidemiologi dapat memperkirakan beban kematian yang tidak terlihat dalam pencatatan langsung. Namun, hasilnya tetap mengandung ketidakpastian dan bergantung pada asumsi metodologis. Mengubah estimasi kematian menjadi pernyataan bahwa sejumlah orang telah meninggal tanpa menjelaskan sifat datanya berpotensi menyesatkan pemahaman publik.
Lebih penting lagi, angka 3.560 merupakan estimasi untuk seluruh Indonesia, bukan jumlah kematian terkonfirmasi di Kalimantan. CREA memperkirakan 1.470 kematian terkait seluruh sumber polusi udara di empat provinsi Kalimantan selama September, dengan proporsi yang sangat besar dikaitkan dengan asap karhutla. Kedua angka itu tidak boleh dipertukarkan begitu saja.
Ketika Lembaga Asing Ikut Membentuk Narasi tentang Indonesia
CREA bukan lembaga pemerintah Indonesia. Organisasi tersebut mengaku beroperasi secara independen, menggunakan pendanaan filantropi dan penelitian berdasarkan penugasan, serta mendukung kebijakan udara bersih dan transisi energi. Identitas internasionalnya tidak otomatis membuat penelitian CREA keliru, tetapi juga bukan alasan bagi publik Indonesia untuk menerima seluruh kesimpulannya tanpa pengujian.
Menariknya, laporan CREA tidak berhenti pada pemaparan estimasi kematian. Judul laporan tertanggal 29 Oktober 2026 secara langsung menyinggung keengganan pemerintah menetapkan karhutla sebagai keadaan darurat nasional. Di bagian analisis, CREA bahkan mengajukan dugaan bahwa pertimbangan terkait tanggung jawab atas kabut asap lintas negara, reputasi komoditas ekspor, serta beban keuangan pemerintah pusat ikut memengaruhi keputusan tersebut.
Dugaan mengenai motif kebijakan pemerintah itu harus dibedakan dari hasil pemodelan polusi udara. Angka konsentrasi PM2.5 tidak dengan sendirinya membuktikan alasan politik di balik suatu keputusan negara. Klaim semacam itu membutuhkan dokumen kebijakan, bukti proses pengambilan keputusan, serta konfirmasi dari pihak pemerintah yang dituduh memiliki pertimbangan tersebut.
Sikap Kritis Publik Diperlukan
Di sinilah publik perlu bersikap kritis terhadap produksi narasi internasional mengenai Indonesia. Penelitian asing dapat memberikan kontribusi penting, termasuk mengungkap persoalan yang luput dari perhatian pemerintah. Tetapi ketika temuan ilmiah dibungkus bersama interpretasi politik, media nasional berkewajiban membedakan data, dugaan, dan tuntutan kebijakan. Tanpa pemisahan itu, pendapat sebuah lembaga dapat memperoleh bobot seolah-olah merupakan fakta ilmiah yang sudah final.
Kontroversi Jerome Polin membuka pertanyaan yang lebih besar daripada satu unggahan di media sosial: siapa yang membentuk narasi tentang krisis lingkungan Indonesia, bagaimana angka-angkanya diproduksi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika informasi itu kehilangan konteksnya?
Namun, unggahannya memang tidak menjelaskan bahwa angka 3.560 merupakan hasil estimasi statistik. Justru di situlah letak persoalan yang layak diperdebatkan: kepedulian terhadap korban bencana tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketelitian fakta. Indonesia membutuhkan pengawasan kritis terhadap pemerintahnya, tetapi juga membutuhkan media dan ruang publik yang sehat dan bebas hoaks.(*)
