Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
YERUSALEM, BeritaNow.com — Israel menggelar pemilihan umum pada Selasa (27/10/2026) di tengah ketidakpastian masa depan Jalur Gaza, ketegangan di Tepi Barat, dan perubahan hubungan politik Timur Tengah. Pemungutan suara ini menjadi pemilu pertama Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang kemudian diikuti perang berkepanjangan. Namun, pergantian pemerintahan belum tentu menghasilkan perubahan mendasar terhadap kebijakan Israel mengenai Palestina.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi persaingan dengan sejumlah tokoh oposisi, terutama mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot. Kampanye berlangsung dengan perhatian besar terhadap kegagalan keamanan sebelum serangan Oktober 2023, perang Gaza, serta hubungan Israel dengan Amerika Serikat. Isu wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks dan pertanggungjawaban pemerintah juga menjadi perdebatan domestik.
Koresponden diplomatik BBC James Landale melaporkan pemungutan suara dari Yerusalem dengan menyoroti arti pemilu bagi Gaza dan dunia internasional. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah Netanyahu akan mempertahankan jabatan, tetapi juga sejauh mana pemerintahan berikutnya dapat mengubah pendekatan keamanan dan diplomasi. Perbedaan posisi para kandidat menunjukkan bahwa pergantian pemimpin tidak otomatis berarti perubahan kebijakan terhadap Palestina.
Netanyahu dan Oposisi Sama-Sama Menolak Negara Palestina
Salah satu temuan penting dalam laporan Reuters menjelang pemilu adalah adanya kesamaan pandangan antara Netanyahu dan Eisenkot mengenai sejumlah persoalan utama Palestina. Keduanya menolak pembentukan negara Palestina yang merdeka dalam kerangka kebijakan yang mereka tawarkan. Mereka juga menekankan perlunya Israel mempertahankan kendali keamanan serta menuntut pelucutan senjata Hamas sebelum penarikan pasukan dari Gaza.
Netanyahu mengusung pengalaman kepemimpinan selama perang sebagai bagian dari kampanyenya. Pemerintahannya mempertahankan pendekatan keamanan yang keras dan menolak penarikan pasukan dari Gaza sebelum tuntutan perlucutan senjata Hamas dipenuhi. Posisi tersebut disertai dukungan politik dari partai-partai kanan yang mendorong perluasan permukiman di Tepi Barat.
Eisenkot menawarkan perubahan dalam pengelolaan keamanan dan pemerintahan, tetapi tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menyatakan ingin mengakhiri pemerintahan Hamas di Gaza dalam waktu 18 bulan melalui jalur diplomasi atau tindakan militer. Dengan demikian, perbedaan kedua tokoh lebih terlihat pada metode pelaksanaan kebijakan dan hubungan dengan mitra politik daripada pengakuan terhadap kedaulatan Palestina.
Gaza Masih Menghadapi Krisis Kemanusiaan
Di luar persaingan politik Israel, masyarakat Gaza masih menghadapi situasi kemanusiaan yang berat. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan serangan udara, penembakan, dan aktivitas militer masih menyebabkan korban sipil meskipun kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025. Pada laporan yang diterbitkan 26 Oktober 2026, OCHA mencatat delapan anak dilaporkan tewas dan 20 lainnya terluka dalam enam hari hingga 22 Oktober.
Kondisi kehidupan warga juga diperburuk kerusakan tempat tinggal, keterbatasan air bersih, dan kurangnya perlengkapan kesehatan. OCHA memperkirakan bantuan pangan bulanan hanya dapat menjangkau kurang dari satu juta orang mulai Oktober, dari sekitar 2,1 juta penduduk Gaza yang membutuhkan. Kekurangan pendanaan dan pembatasan pasokan barang turut menghambat penyediaan kebutuhan dasar.
Bagi warga Palestina, dampak pemilu Israel akan ditentukan oleh keputusan konkret setelah pemerintahan terbentuk. Hal yang paling langsung memengaruhi kehidupan mereka mencakup penghentian kekerasan, akses bantuan, pergerakan penduduk, serta pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum. Perubahan komposisi kabinet belum dapat dianggap sebagai perbaikan kemanusiaan sebelum menghasilkan perubahan kebijakan yang dapat diukur.
Tepi Barat Menjadi Titik Perbedaan Penting
Walaupun Netanyahu dan Eisenkot memiliki posisi yang relatif serupa mengenai negara Palestina, kebijakan permukiman di Tepi Barat memperlihatkan perbedaan. Pemerintahan Netanyahu mengawasi perluasan permukiman, termasuk keberadaan pos-pos yang tidak memperoleh izin resmi menurut hukum Israel. Sejumlah sekutu koalisinya juga mendorong aneksasi wilayah Tepi Barat.
Eisenkot menyatakan menolak pembangunan pos permukiman tanpa izin dan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Ia juga menentang pembangunan di kawasan E1 yang dapat memisahkan bagian-bagian Tepi Barat dan mengisolasi Yerusalem Timur. Namun, ia tetap mendukung keberadaan permukiman yang sesuai dengan hukum Israel, sehingga perubahan pemerintahan tidak otomatis mengakhiri seluruh aktivitas permukiman.
Persoalan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap hubungan internasional dan proses perdamaian. Banyak negara serta lembaga internasional memandang permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara pemerintah Israel menolak sebagian penilaian tersebut. Perbedaan sikap pemerintahan baru terhadap perluasan permukiman dapat memengaruhi hubungan diplomatik, meskipun penyelesaian konflik membutuhkan langkah yang lebih luas.
Pemilu Belum Tentu Langsung Menghasilkan Pemerintah Baru
Israel menggunakan sistem pemilu proporsional untuk memilih 120 anggota parlemen atau Knesset. Sebuah pemerintahan membutuhkan dukungan mayoritas sedikitnya 61 kursi, yang biasanya dicapai melalui pembentukan koalisi beberapa partai. Karena itu, partai dengan perolehan suara terbesar belum tentu berhasil membentuk pemerintahan.
Tempat pemungutan suara dibuka pukul 07.00 dan dijadwalkan ditutup pada pukul 22.00 waktu Israel. Hasil survei setelah pencoblosan akan memberikan gambaran awal, sedangkan hasil penghitungan resmi diperkirakan diumumkan pada November. Presiden Isaac Herzog kemudian akan berkonsultasi dengan partai-partai untuk menentukan tokoh yang diberi kesempatan membentuk koalisi.
Proses tersebut berarti arah kebijakan Israel terhadap Gaza tidak langsung diketahui pada malam pemilu. Komposisi koalisi, penunjukan menteri, dan kesepakatan politik antarpartai dapat memengaruhi kebijakan yang akhirnya diterapkan. Ketidakpastian itu juga menjadi perhatian mitra internasional yang terlibat dalam diplomasi keamanan dan penyaluran bantuan kemanusiaan.
Dunia Menunggu Kebijakan, Bukan Sekadar Pemenang
Bagi Amerika Serikat, hasil pemilu berkaitan dengan hubungan keamanan dan kerja sama diplomatik dengan Israel. Sementara bagi negara-negara Arab dan organisasi internasional, perhatian terutama tertuju pada masa depan Gaza, pengaturan keamanan, dan kemungkinan melanjutkan proses perdamaian. Pemerintahan baru dapat mengubah gaya diplomasi dan prioritas perundingan, tetapi ruang perubahan tetap dipengaruhi posisi politik para anggota koalisi.
Karena itu, pemilu Israel 2026 tidak dapat dipandang sebagai jaminan berakhirnya konflik Palestina. Kandidat utama memiliki sejumlah kesamaan pandangan tentang keamanan, Hamas, dan penolakan negara Palestina, meskipun berbeda dalam pendekatan terhadap permukiman dan hubungan politik domestik. Perubahan yang paling berarti bagi warga Gaza baru dapat dinilai melalui keputusan mengenai keselamatan sipil, akses bantuan kemanusiaan, dan pemulihan kehidupan masyarakat.(*)
