Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Rencana pinjaman Rp3,66 triliun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembiayaan APBD 2027 menjadi perhatian DPRD. Legislator mempertanyakan besaran bunga, jangka waktu pinjaman, hingga kemampuan pemerintah daerah mengembalikan dana tersebut.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, meminta Pemprov DKI menjelaskan secara terbuka seluruh komponen pembiayaan sebelum rencana pinjaman disepakati.
Menurutnya, informasi mengenai bunga pinjaman menjadi hal mendasar karena berkaitan langsung dengan beban keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Josephine mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan anggaran saat ini, tetapi juga memperhitungkan konsekuensi pembayaran utang terhadap APBD mendatang.
Ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI memaparkan persyaratan pinjaman, perbandingan biaya pembiayaan, serta simulasi kemampuan fiskal daerah.
Skema Pembiayaan Berubah Setelah Obligasi Daerah Tidak Dilanjutkan
Rencana pinjaman tersebut merupakan bagian dari perubahan strategi pembiayaan RAPBD DKI Jakarta 2027. Sebelumnya, Pemprov DKI menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp4,23 triliun.
Namun, skema tersebut tidak dilanjutkan sebagai alternatif pembiayaan. Pemerintah kemudian menyiapkan sumber pendanaan melalui pinjaman PT SMI dan pemanfaatan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH).
Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan pinjaman melalui PT SMI diperkirakan mencapai Rp3,66 triliun. Angka tersebut terdiri atas Rp1,88 triliun sebagai selisih rencana penerbitan obligasi dengan alokasi DBH sebesar Rp2,35 triliun, serta kebutuhan anggaran tambahan Rp1,78 triliun pada 2027.
Meski demikian, angka tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan anggaran dan belum merupakan keputusan final.
Pramono Berharap Pinjaman Diperoleh Dengan Bunga Rendah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan skema pembiayaan dilakukan setelah rencana penerbitan obligasi daerah belum mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
Pemprov DKI kemudian menyiapkan alternatif melalui PT SMI. Pramono berharap pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan bunga rendah sehingga tidak menambah tekanan terhadap keuangan daerah.
Pemerintah juga menginginkan perubahan sumber pendanaan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
DPRD Minta Kemampuan Fiskal Dihitung Secara Matang
Selain mempertanyakan bunga pinjaman, DPRD meminta Pemprov DKI menyiapkan skenario alternatif apabila rencana pembiayaan melalui PT SMI tidak terealisasi.
Josephine mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset milik pemerintah, serta efisiensi belanja agar kebutuhan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada pinjaman.
Dengan proyeksi RAPBD DKI Jakarta 2027 sebesar Rp82,89 triliun, pemerintah diminta memastikan setiap keputusan pembiayaan memiliki perhitungan yang jelas.
Bagi DPRD, transparansi mengenai bunga, tenor, dan mekanisme pembayaran merupakan syarat penting sebelum pinjaman disepakati. Kebijakan utang juga harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal agar anggaran pelayanan publik tidak ikut tertekan.
Pembahasan rencana pinjaman Rp3,66 triliun tersebut masih memerlukan pendalaman antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum ditetapkan dalam APBD 2027. (*)
