Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait Gibran sarankan gugat PTUN dalam polemik dokumen pendidikannya menjadi sorotan setelah pihak Istana membantah Presiden Prabowo Subianto pernah menyarankan langkah hukum tersebut.
Syahganda menegaskan, Presiden Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN dalam menyelesaikan polemik ijazah yang tengah menjadi perhatian publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda pada Selasa (10/11/2026). Ia justru meminta publik merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Syahganda, keterangan Yusril merupakan informasi paling valid mengenai pembicaraan Presiden Prabowo dengan Gibran.
Ia mengaku turut mendampingi dan mengetahui pembicaraan Presiden dengan Yusril di Istana.
"Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN). Yang benar Yusril karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ soalnya," ujar Syahganda.
Berbeda dengan pernyataan Gibran
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran ketika keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi.
Salah satu saran yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempersiapkan langkah peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Pernyataan Gibran tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Syahganda yang secara tegas membantah adanya saran Presiden untuk menempuh jalur PTUN.
Yusril nilai jalur PTUN tidak lagi tersedia
Sikap Syahganda sejalan dengan penjelasan Yusril Ihza Mahendra mengenai perkembangan hukum polemik dokumen pendidikan Gibran.
Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa upaya hukum melalui PTUN dinilai tidak lagi memiliki ruang karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap terkait perkara dengan materi yang sama.
Selain itu, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun PK dalam perkara tersebut karena tidak berstatus sebagai tergugat intervensi.
Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan mengenai saran yang diberikan Prabowo dalam pertemuannya dengan Gibran.
Perbedaan keterangan tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden dan kabar mengenai niat Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.
Hingga Selasa malam, perhatian publik masih tertuju pada perkembangan pernyataan para pejabat Istana serta langkah hukum yang akan ditempuh terkait persoalan tersebut. (*)
