Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
BEIRUT, BeritaNow.com – Perang mungkin bisa dihentikan melalui kesepakatan, tetapi bagaimana jika pasukan asing justru bersiap menetap lebih lama? Pertanyaan itu kini membayangi Lebanon selatan setelah pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) menemukan indikasi persiapan kehadiran militer Israel yang berkelanjutan. Situasinya semakin mengkhawatirkan karena misi penjaga perdamaian PBB sendiri dijadwalkan mengakhiri operasinya pada akhir 2026.
Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq, Senin (9/11/2026), mengungkapkan bahwa UNIFIL mengamati pekerjaan konstruksi, pembangunan jalan, dan aktivitas militer Israel di wilayah operasinya. Pengamatan pada 5–8 November juga mencatat enam serangan udara Israel dan 360 lintasan tembakan artileri. Aktivitas tersebut berdampak pada sejumlah komunitas di Lebanon selatan.
UNIFIL melihat indikasi persiapan kehadiran militer jangka panjang di sektor timur dan barat. Namun, badan PBB itu belum memastikan tujuan pembangunan maupun berapa lama tentara Israel akan bertahan. Temuan ini memperkuat kekhawatiran mengenai kedaulatan Lebanon, keselamatan penduduk, dan masa depan pengawasan internasional di wilayah perbatasan.
Pasukan Bertahan, Warga Kapan Bisa Pulang?
Keberadaan militer Israel di Lebanon selatan bukan sekadar persoalan posisi pertahanan. Bagi masyarakat yang terdampak konflik, situasi keamanan menentukan apakah mereka dapat kembali ke rumah, memperbaiki bangunan, dan melanjutkan pekerjaan. Kehadiran pos militer serta pembatasan akses berpotensi membuat pemulihan kehidupan sipil semakin sulit.
Laporan Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah menyoroti dampak keberadaan pasukan Israel terhadap kembalinya penduduk dan pembangunan kembali wilayah Lebanon. Dokumen tersebut juga mencatat kekhawatiran bahwa pembangunan sejumlah posisi militer menunjukkan kemungkinan kehadiran berkepanjangan. Namun, dugaan mengenai tujuan jangka panjang Israel belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi yang telah diumumkan pemerintahnya.
Israel selama ini mengemukakan kebutuhan melindungi wilayahnya dari ancaman Hizbullah sebagai alasan operasi keamanan di Lebanon selatan. Sebaliknya, pemerintah Lebanon menolak keberadaan militer asing yang melanggar kedaulatan wilayahnya. Perbedaan kepentingan tersebut membuat persoalan perbatasan tidak cukup diselesaikan melalui penghentian tembakan semata.
Tank Israel Menghalangi, Pasukan PBB Dibatasi
Selain mencatat serangan militer, UNIFIL melaporkan hambatan terhadap pergerakan personelnya. Gerbang dan penghalang fisik membatasi akses patroli, terutama di sektor timur. Pada Jumat (6/11/2026), tentara dan tank Israel juga dilaporkan menghambat lalu lintas dua arah di sekitar Al-Bayyada.
Pembatasan tersebut menjadi persoalan karena UNIFIL memiliki mandat memantau situasi keamanan dan membantu pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan PBB. Apabila mobilitas pasukan perdamaian terganggu, kemampuan mereka mengamati perkembangan dan mendukung operasi kemanusiaan juga berisiko berkurang. Meski demikian, PBB menyatakan pengiriman bantuan masih berlangsung melalui koordinasi dengan lembaga kemanusiaan.
Persoalan keamanan juga tidak hanya berkaitan dengan aktivitas Israel. Farhan Haq menegaskan keberadaan persenjataan tidak sah di selatan Sungai Litani bertentangan dengan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. UNIFIL telah menemukan ratusan lokasi penyimpanan senjata tanpa izin, tetapi tidak memiliki mandat untuk menggeledah properti pribadi atau melucuti kelompok bersenjata secara paksa.
UNIFIL Pergi, Siapa Menjaga Perdamaian?
Situasi semakin rumit karena mandat UNIFIL berakhir pada 31 Desember 2026 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2790 Tahun 2025. Setelah tanggal tersebut, misi akan memulai proses pengurangan personel dan penarikan secara bertahap dalam waktu satu tahun. Artinya, UNIFIL tidak otomatis meninggalkan Lebanon sepenuhnya pada malam pergantian tahun.
Keputusan ini memiliki arti penting bagi Indonesia yang selama ini mengirimkan personel dalam misi perdamaian tersebut. Risiko terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sekadar persoalan diplomatik, terlebih tiga personel Indonesia dilaporkan gugur akibat serangan pada 2026. Keselamatan personel dan kepastian pengaturan keamanan setelah mandat berakhir menjadi kepentingan yang perlu terus dikawal pemerintah Indonesia.
Resolusi 2790 juga secara tegas menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon, termasuk posisi militer yang dipertahankannya di utara Blue Line. Dewan Keamanan menghendaki pemerintah Lebanon memperoleh kembali kendali keamanan di seluruh wilayah negaranya. Namun, pelaksanaan keputusan itu menghadapi tantangan ketika konflik bersenjata, keberadaan kelompok nonnegara, dan pembatasan akses masih berlangsung.(*)
