Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah permintaan pemeriksaan ulang dari kubu Roy Suryo, kepolisian menyatakan dokumen tersebut telah menjalani pengujian forensik sesuai prosedur. Pertanyaannya, apakah hasil laboratorium cukup untuk mengakhiri perdebatan yang terus bergulir hingga pengadilan?
Polri menegaskan ijazah Jokowi sudah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), sehingga menurut kepolisian tidak diperlukan pengujian baru. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penjelasan tersebut dalam keterangan yang diberitakan ANTARA, Jumat (13/11/2026). Hasil pemeriksaan juga telah dimasukkan dalam berkas penyidikan yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
Pernyataan itu muncul setelah tim penasihat hukum Roy Suryo meminta pemeriksaan ulang ijazah fisik Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permintaan tersebut menandai berlanjutnya perbedaan pandangan antara pihak pembela dan kepolisian mengenai kebutuhan pengujian tambahan. Namun, keberatan penasihat hukum tidak dengan sendirinya membatalkan hasil pemeriksaan sebelumnya.
Sudah Diuji, Mengapa Masih Dipersoalkan?
Pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi sebenarnya bukan proses baru. Pada Mei 2025, Bareskrim bersama Puslabfor Polri telah membandingkan dokumen tersebut dengan ijazah tiga rekan semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Polisi kemudian mengumumkan kesimpulan bahwa dokumen yang diperiksa memiliki kesesuaian dengan bahan pembanding.
Pemeriksaan meliputi karakteristik kertas, unsur pengaman, metode pencetakan, tulisan tangan, cap, serta tanda tangan pejabat universitas. Berdasarkan pengujian tersebut, Bareskrim menyatakan ijazah milik Jokowi asli. Namun, kesimpulan laboratorium merupakan hasil pemeriksaan yang tetap dapat dibahas dan diuji relevansinya dalam proses hukum.
Sementara itu, UGM telah berulang kali menegaskan status Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan. Melalui keterangan resmi, universitas menyatakan Jokowi memulai perkuliahan pada 1980 dan lulus pada 5 November 1985. Pernyataan institusi pendidikan ini menjadi sumber pembanding penting karena berkaitan langsung dengan catatan akademik yang dikelolanya.
Kubu Roy Suryo Minta Pembuktian Lagi
Dalam persidangan pada Rabu (11/11/2026), kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyerahkan surat kepada majelis hakim. Pihaknya meminta ijazah fisik Jokowi kembali diperiksa menggunakan sedikitnya tiga dokumen pembanding yang disebut telah terverifikasi dan diterbitkan pada November 1985. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembelaan dalam perkara yang sedang berjalan.
Roy Suryo menghadapi perkara pidana terkait tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi. Jaksa telah mengajukan dakwaan, sedangkan pihak terdakwa memiliki hak untuk membantah serta menghadirkan bukti yang dianggap relevan. Sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, tuduhan pidana terhadap terdakwa tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Pengadilan menerima surat permohonan pengujian ulang tersebut, tetapi belum memberikan keputusan mengenai permintaannya saat dilaporkan pada 11 November. Karena itu, pernyataan Polri bahwa pengujian baru tidak diperlukan harus dibedakan dari keputusan majelis hakim. Kewenangan menilai kebutuhan pemeriksaan tambahan dalam persidangan berada pada pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku.
Transparansi Bukti Jadi Ujian Kepercayaan
Perdebatan ini memperlihatkan pentingnya keterbukaan mengenai prosedur pemeriksaan barang bukti dalam perkara yang menyita perhatian publik. Masyarakat memerlukan penjelasan mengenai metode pengujian, kesimpulan ahli, dan kesempatan para pihak untuk mengujinya melalui proses hukum. Namun, keterbukaan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan persidangan serta perlindungan data pribadi.
Bagi aparat penegak hukum, persoalannya bukan hanya menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara profesional. Kredibilitas proses juga ditentukan oleh konsistensi metode, dokumentasi barang bukti, dan kemampuan menjelaskan hasil pemeriksaan secara dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, pihak yang mengajukan keberatan juga perlu menyampaikan dasar teknis yang dapat diuji, bukan sekadar memperpanjang kecurigaan.
Polemik ijazah Jokowi kini menjadi ujian kepercayaan terhadap pembuktian hukum. Polri telah menyampaikan kesimpulan forensiknya, UGM telah menegaskan status akademik Jokowi, sementara pihak Roy Suryo masih meminta pengujian tambahan. Perbedaan tersebut semestinya diselesaikan melalui pemeriksaan bukti yang sah, bukan perlombaan membangun keyakinan melalui opini publik.(*)
