Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Benjamin Netanyahu belum kehilangan kursi perdana menteri, tetapi jalan untuk mempertahankan kekuasaannya semakin sempit. Presiden Israel Isaac Herzog memilih mantan panglima militer Gadi Eisenkot untuk mencoba membentuk pemerintahan baru setelah pemilu gagal menghasilkan pemenang mayoritas. Ironisnya, peluang Eisenkot menggantikan Netanyahu justru terbuka berkat dukungan partai-partai Arab yang belum tentu mendapat tempat dalam pemerintahannya.
Keputusan tersebut diumumkan Istana Kepresidenan Israel pada Sabtu (7/11/2026), setelah Herzog mengadakan konsultasi dengan berbagai partai politik. Eisenkot memperoleh rekomendasi dari kelompok parlemen yang mewakili 67 anggota Knesset, sedangkan Netanyahu hanya mendapatkan dukungan 46 anggota. Mandat resmi dijadwalkan diserahkan pada Minggu (8/11/2026), dengan waktu awal 28 hari untuk membangun koalisi pemerintahan.
Namun, angka dukungan tersebut menyimpan persoalan politik yang rumit. Eisenkot memang unggul dalam jumlah rekomendasi, tetapi tidak seluruh partai pendukung bersedia bergabung dalam kabinet yang sama. Bagi warga Palestina, terutama mereka yang berkewarganegaraan Israel, pertanyaan terpenting bukan sekadar siapa yang menggantikan Netanyahu, melainkan apakah pergantian kekuasaan akan membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.
Mengapa Herzog Lebih Memilih Eisenkot?
Keputusan Herzog memiliki dasar dalam sistem parlementer Israel, bukan sekadar persoalan kedekatan politik pribadi. Presiden bertugas menunjuk anggota Knesset yang dinilai mempunyai peluang membentuk pemerintahan setelah pemilihan umum. Dalam konsultasi pascapemilu 27 Oktober, Eisenkot memperoleh rekomendasi lebih banyak dibandingkan Netanyahu.
Hasil pemilu memperlihatkan kebuntuan di antara dua kelompok politik utama. Koalisi empat partai pendukung Eisenkot menguasai 48 dari 120 kursi Knesset, sementara blok kanan dan religius pendukung Netanyahu memiliki 53 kursi. Partai-partai yang dipimpin politisi Arab meraih total 19 kursi, menjadikan dukungan mereka sangat menentukan dalam persaingan perebutan kekuasaan.
Herzog sebelumnya mengakui bahwa banyaknya rekomendasi belum menjamin kemampuan membentuk pemerintahan. Sebab, sejumlah partai saling menolak bekerja sama meskipun sama-sama menginginkan perubahan kepemimpinan. Dengan demikian, pilihan terhadap Eisenkot lebih tepat dipahami sebagai keputusan berdasarkan konfigurasi parlemen dan peluang koalisi, bukan bukti adanya agenda tersembunyi presiden.
Partai Arab Jadi Penentu, tetapi Belum Diundang
Dukungan partai-partai Arab menjadi salah satu paradoks paling menarik dalam perubahan politik Israel. Ra'am pimpinan Mansour Abbas dan Joint List sama-sama merekomendasikan Eisenkot, meskipun tidak seluruh agenda politik mereka sejalan. Salah satu kepentingan yang mempertemukan mereka adalah keinginan mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
Politikus Joint List Ahmad Tibi menjelaskan bahwa dukungan tersebut ditujukan untuk menyingkirkan koalisi Netanyahu bersama tokoh kanan jauh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Joint List bahkan membuka kemungkinan mendukung pemerintahan minoritas dari luar kabinet. Bagi kelompok tersebut, melemahkan kekuasaan Netanyahu tampaknya menjadi prioritas politik meskipun pemerintahan Eisenkot bukan pilihan ideal.
Masalahnya, Eisenkot belum bersedia menjadikan partai-partai Arab sebagai mitra koalisi tanpa persyaratan tertentu. Salah satu perbedaan menyangkut tuntutan agar mereka mengakui Hamas sebagai organisasi teroris, sementara Mansour Abbas tidak bersedia menggunakan label tersebut secara eksplisit. Situasi ini menghadirkan pertanyaan tentang sejauh mana suara warga Arab akan memengaruhi kebijakan ketika dukungan politik mereka dibutuhkan, tetapi keterlibatan langsungnya masih dipersoalkan.
Gaza Menunggu Perubahan, Bukan Sekadar Pemimpin
Bagi warga Palestina di Gaza, pergantian perdana menteri Israel belum tentu berarti perubahan mendasar. Eisenkot pernah menjabat kepala staf militer Israel pada 2015–2019 dan menjadi pengamat dalam kabinet perang Netanyahu setelah konflik Gaza meletus pada Oktober 2023. Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa ia bukan tokoh yang asing dengan kebijakan keamanan dan operasi militer Israel.
Meski dikenal mengkritik penanganan perang Gaza oleh Netanyahu dan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, Eisenkot belum mengumumkan kesepakatan koalisi yang menjamin perubahan kebijakan terhadap Gaza. Pemerintahannya kelak juga harus menghadapi tekanan dari partai-partai dengan pandangan berbeda mengenai keamanan, wilayah Palestina, dan hubungan antara warga Arab serta Yahudi. Karena itu, kemenangan politik kelompok anti-Netanyahu tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai kemenangan agenda perdamaian Palestina.
Persoalan warga Palestina yang tinggal di Israel juga perlu dibedakan dari keadaan masyarakat Gaza dan Tepi Barat. Warga Arab berkewarganegaraan Israel memiliki hak pilih dan perwakilan parlemen, tetapi pengaruh politik mereka tetap bergantung pada kesediaan partai lain membangun kerja sama. Sementara itu, masyarakat Gaza menghadapi konsekuensi langsung dari keputusan keamanan, operasi militer, serta pengaturan bantuan kemanusiaan.
Eisenkot kini menghadapi pilihan sulit antara membentuk pemerintahan dengan dukungan luar partai Arab, merangkul kelompok ultra-Ortodoks, atau mencari kompromi dengan kekuatan politik lain. Jika gagal memperoleh dukungan parlemen, kesempatan membentuk pemerintahan dapat diberikan kepada kandidat berikutnya dan kebuntuan berpotensi berujung pada pemilu baru. Netanyahu memang sedang kehilangan momentum, tetapi pertanyaan bagi Palestina tetap lebih besar daripada pergantian nama perdana menteri: apakah kekuasaan baru akan menghasilkan kebijakan yang berbeda?(*)
