Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Hercules datangi KPK bersama puluhan orang pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penyerahan uang Rp800 juta kepada KPK
Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.22 WIB. Ia menyatakan kehadirannya bertujuan memberikan keterangan mengenai persoalan tanah Summarecon, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan kepada lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Hercules, pemeriksaan kali ini menjadi kesempatan untuk menjelaskan asal-usul dan latar belakang penyerahan uang tersebut kepada penyidik.
Ia sebelumnya telah menyerahkan uang Rp800 juta melalui tim kuasa hukumnya. Uang tersebut kemudian disita KPK untuk kepentingan penyidikan.
KPK Konfirmasi Pemeriksaan Hercules
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules sebagai saksi dalam perkara tersebut.
KPK menilai keterangan Hercules diperlukan untuk membantu mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk hubungan pemberian uang dengan pengelolaan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Penyidik juga perlu menelusuri pihak yang memberikan uang, tujuan penyerahan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB.
Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, KPK menerima penyerahan uang Rp800 juta dari kuasa hukum Hercules. Penyidik menduga uang tersebut berasal dari PT Summarecon Agung Tbk dan berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor.
Berawal dari Sengketa Lahan Summarecon
Kasus ini berkaitan dengan persoalan pertanahan yang melibatkan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian bidang tanah tersebut diketahui menghadapi persoalan klaim kepemilikan dari sejumlah pihak yang mengaku memiliki sertifikat hak milik.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Dalam prosesnya, KPK menemukan dugaan praktik suap yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan pihak swasta.
KPK menduga terdapat pemberian uang untuk memuluskan pengurusan administrasi pertanahan tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK pada 14 September 2026. Dalam pengembangan perkara, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan pejabat ATR/BPN.
Nama lainnya yang masuk dalam daftar tersangka adalah Lampri, Sontang Coin Manurung, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, serta Rizal Pahlevi dan Muhammad Fakhry.
KPK turut menyita barang bukti berupa uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian penanganan perkara tersebut.
Pemeriksaan Berpotensi Mengungkap Peran Pihak Lain
Pemeriksaan Hercules menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi HGB Summarecon.
Selain mendalami dugaan suap kepada pejabat pertanahan, KPK juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan dan pengamanan lahan yang menjadi objek perkara.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah pihak dari perusahaan Summarecon maupun jajaran ATR/BPN untuk mengurai mekanisme pengurusan dokumen pertanahan.
Keterangan Hercules diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai aliran uang Rp800 juta yang kini telah berada dalam penguasaan penyidik.
Meski demikian, keterkaitan uang tersebut dengan tindak pidana yang sedang disidik masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya.
KPK masih memiliki pekerjaan untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara yang menyeret sejumlah pejabat pertanahan dan pihak swasta tersebut. (*)
