Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi ujian konstitusional. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu, 11 November 2026, untuk membuka jalan pembahasan pemakzulan Gibran. Pemicunya bukan sekadar perseteruan politik, melainkan putusan pengadilan yang mempersoalkan dokumen pendidikan sang wakil presiden.
Situasinya mengundang pertanyaan: bagaimana mungkin pejabat yang telah dilantik masih dipersoalkan syarat pencalonannya? Lebih menarik lagi, persoalan tersebut kini bergerak dari ruang pengadilan menuju gelanggang politik Senayan. Namun, jangan buru-buru menyimpulkan Gibran bakal kehilangan jabatan, sebab konstitusi tidak menyediakan tombol pemberhentian instan.
Apa Itu HMP? Bukan Sekadar DPR Bersuara
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan sikap resmi lembaga terhadap persoalan penting negara. Dasarnya adalah Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3, termasuk ketika muncul dugaan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Sederhananya, ini bukan konferensi pers anggota dewan, melainkan mekanisme pengawasan yang dapat berujung pada proses pemberhentian pejabat tertinggi negara.
Untuk mengajukannya, diperlukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan dokumen dan bukti pendukung. Usulan baru menjadi HMP DPR setelah disetujui rapat paripurna dengan ketentuan kehadiran dan dukungan suara minimal dua pertiga. Jadi, 120 tanda tangan memang cukup untuk membuka pintu, tetapi belum tentu cukup untuk melewati seluruh ruangan.
Putusan MK dan MA, Apa Sebenarnya yang Diputus?
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau dokumen kelulusan luar negeri sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, MK tidak mengabulkan tuntutan pembatalan kedudukannya karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Inilah perbedaan penting antara pertimbangan hakim dan amar putusan yang kerap tenggelam dalam kegaduhan politik.
Persoalan semakin serius setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tertanggal 6 Agustus 2019. MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat itu tidak cukup membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu dan memerintahkan instansi penerbit mencabutnya. Tetapi pembatalan surat administrasi tersebut tidak sama dengan putusan pemberhentian wakil presiden.
Nasib Gibran Kini di Tangan DPR
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui DPR, MK, dan MPR. Apabila DPR melanjutkan HMP dan menyatakan dugaan tersebut terbukti, pendapatnya masih harus diperiksa MK sebelum kemungkinan diteruskan kepada MPR. Artinya, keputusan politik DPR tetap membutuhkan pengujian hukum dan proses konstitusional berikutnya.
Usulan HMP dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Perdebatan terpenting bukan semata jumlah anggota dewan yang menandatangani dokumen, melainkan apakah putusan mengenai dokumen pendidikan dapat membuktikan tidak terpenuhinya syarat jabatan sebagaimana dimaksud konstitusi. Di sinilah hukum, pembuktian, dan kepentingan politik bertemu dalam satu panggung.
Perkara ini menjadi ujian keterbukaan dan konsistensi penerapan hukum terhadap pejabat negara. DPR perlu memperlihatkan dasar argumentasinya, sementara seluruh proses harus menjamin kesempatan pembelaan dan pemeriksaan yang adil. Dalam negara hukum, jabatan setinggi apa pun tidak kebal dari pengujian, tetapi dugaan sekeras apa pun juga tidak boleh diperlakukan sebagai vonis.(*)
