Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pengunduran diri wakil presiden tidak harus mendapatkan persetujuan presiden. Menurutnya, konstitusi tidak mengatur kewajiban wakil presiden untuk meminta persetujuan kepala negara apabila ingin mengakhiri masa jabatannya.
Pernyataan Doli tersebut merespons kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan tersebut menambah dinamika politik menyusul berkembangnya polemik mengenai posisi Gibran setelah muncul persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Mekanisme pengunduran diri menjadi sorotan
Pernyataan Doli membuka diskusi mengenai mekanisme konstitusional pengunduran diri seorang wakil presiden. Persoalannya, apakah penyampaian keinginan mundur kepada presiden merupakan kewajiban konstitusional atau sekadar langkah komunikasi antarpimpinan negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden antara lain terdapat dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 UUD 1945.
Pasal 8 UUD 1945 mengatur bahwa apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, kedudukannya akan digantikan oleh seseorang yang dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan presiden.
Sementara itu, mekanisme pemberhentian melalui proses politik dan hukum memiliki tahapan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Polemik posisi Gibran memasuki babak baru
Sebelumnya, persoalan posisi Gibran menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah kalangan agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Di parlemen, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat turut berkembang. Sejumlah partai politik mulai menyampaikan pandangan mengenai langkah yang sebaiknya ditempuh.
Dalam situasi tersebut, kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo menjadi perkembangan baru yang berpotensi memengaruhi arah pembahasan politik di Senayan.
Meski demikian, pengunduran diri dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan merupakan dua jalur berbeda dalam sistem ketatanegaraan.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses resmi dan ketentuan konstitusi yang berlaku.(*)
