Selasa, 10 November 2026
Breaking News
Politik

Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Pertemuan Berlangsung 2,5 Jam

Effra S. Husein | | 2 mnt baca
Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Pertemuan Berlangsung 2,5 Jam
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi mengenai Gibran berniat mundur tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026).

Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat tersebut dalam pertemuan empat mata dengan Prabowo di Istana Negara. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo menjelaskan, pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul sejumlah putusan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan MA.

Putusan MA terkait dokumen pendidikan Gibran

Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi penggugat terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah.

Perkara ini kembali memunculkan pembahasan mengenai dokumen pendidikan Gibran di tengah dinamika politik nasional.

Belum ada kepastian pengunduran diri resmi

Meski Mensesneg telah menyampaikan adanya niat Gibran untuk mundur, informasi tersebut belum berarti proses pengunduran diri telah selesai.

Pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Dengan demikian, status Gibran sebagai Wakil Presiden masih harus dilihat berdasarkan perkembangan resmi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Pernyataan Mensesneg tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam polemik politik dan hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*)

Komentar (0)