Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membawa perubahan pada sistem pengamanan yang melekat kepadanya. Pengawalan yang sebelumnya berada di bawah Grup B kini dialihkan kepada Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Pergantian tersebut bukan berarti Gibran kehilangan perlindungan negara, melainkan mengikuti ketentuan yang membedakan pengamanan pejabat aktif dan mantan pejabat negara.
Komandan Paspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab dilakukan sejak keputusan pemberhentian Gibran berlaku efektif. Pengamanan terhadap Gibran dan istrinya tetap diberikan berdasarkan standar yang berlaku bagi mantan wakil presiden. Proses serah terima tanggung jawab antara kedua grup juga telah berlangsung, sebagaimana dilaporkan ANTARA pada Senin (16/11/2026).
Perubahan ini sekaligus membuka sisi organisasi Paspampres yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Pasukan elite TNI tersebut tidak hanya bertugas menjaga presiden saat menghadiri acara kenegaraan. Di dalamnya terdapat pembagian tugas khusus untuk melindungi sejumlah kategori pejabat dan tamu negara.
Empat Grup Paspampres, Empat Tanggung Jawab
Berdasarkan keterangan resmi TNI, Paspampres memiliki empat grup dengan lingkup pengamanan yang berbeda. Pembagian tersebut dibuat menurut kedudukan pihak yang dilindungi, bukan berdasarkan urutan tingkat kehebatan para personelnya. Karena itu, perpindahan dari Grup B ke Grup D tidak tepat diartikan sebagai penurunan kualitas pengamanan.
Grup A bertanggung jawab atas pengamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya. Grup B menangani pengamanan wakil presiden yang masih menjabat beserta keluarganya. Kedua grup tersebut menjalankan fungsi perlindungan terhadap pimpinan negara yang sedang mengemban tugas pemerintahan.
Grup C memiliki tugas pengamanan bagi tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, Grup D dikhususkan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Grup D dibentuk melalui penataan organisasi Paspampres pada 2013 untuk memberikan kepastian penugasan bagi pengamanan mantan pemimpin negara.
Mengapa Mantan Wapres Masih Mendapat Pengawalan?
Dasar hukum pengamanan mantan pejabat tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Peraturan itu mengatur perlindungan bagi presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, keluarga mereka, serta tamu negara tertentu. Dengan demikian, pengamanan mantan wakil presiden merupakan bagian dari kewajiban negara yang telah memiliki landasan hukum.
Penjelasan peraturan tersebut menyebut bahwa mantan presiden dan wakil presiden pernah memiliki akses terhadap informasi penting dan rahasia negara selama menjalankan jabatannya. Perlindungan juga diberikan untuk menjaga kesinambungan pengamanan setelah masa jabatan berakhir. Artinya, pengawalan tidak semata-mata berkaitan dengan kedudukan politik seseorang saat ini.
Pendanaan pengamanan itu juga memiliki konsekuensi bagi keuangan negara. Pasal 29 PP Nomor 59 Tahun 2013 menetapkan bahwa pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tetap perlu mengikuti ketentuan anggaran dan prinsip akuntabilitas.
Personel Pengawal Tidak Otomatis Ikut Pindah
Edwin turut menjelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab pengamanan tidak otomatis membuat seluruh personel Grup B yang sebelumnya bertugas mendampingi Gibran berpindah ke Grup D. Penempatan personel ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan komposisi anggota yang tersedia. Dengan kata lain, perubahan grup pengamanan berbeda dari pemindahan seluruh tim pengawal secara tetap.
Bagi publik, hal terpenting dari perubahan ini adalah memahami bahwa sistem perlindungan pejabat negara memiliki aturan tersendiri. Jabatan politik dapat berakhir, tetapi ketentuan mengenai perlindungan mantan pejabat tetap berlaku sesuai hukum. Dalam kasus Gibran, Grup D kini menjadi satuan yang bertanggung jawab menjalankan fungsi tersebut.(*)