Gas Indonesia Dipangkas, Singapura Siapkan LNG dan Kaji Nuklir

SINGAPURA, BERITANOW.COM — Kebijakan ekspor gas Indonesia ke Singapura yang mulai dikurangi mendorong pemerintah Singapura memperkuat strategi ketahanan ener⁷ginya. Perdana Menteri Lawrence Wong menyatakan negaranya memiliki alternatif pasokan melalui impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari berbagai negara. Singapura juga tengah mengkaji energi nuklir sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jangka panjang..

Indonesia mulai mengurangi ekspor gas melalui pipa ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut pengurangan tersebut mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari, yang berasal dari pasokan Natuna dan Sumatra. Kebijakan itu ditujukan untuk mengalihkan sebagian pasokan demi memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Singapura Tegaskan Hak dalam Kontrak Gas

Menanggapi perubahan pasokan tersebut, Wong menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban dalam perjanjian komersial yang telah disepakati para pihak. Ia menyatakan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai kontrak. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi Partai Aksi Rakyat (PAP) pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Meski demikian, pemerintah Singapura menyatakan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan negaranya masih mencukupi. Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Tan See Leng menjelaskan bahwa pengurangan yang berdampak pada importir Singapura mencapai 17 BBTUD selama 18 hari. Besaran tersebut kurang dari dua persen kebutuhan gas harian sektor kelistrikan Singapura.

LNG Jadi Alternatif Pasokan

Singapura telah membangun fasilitas penerimaan LNG agar dapat membeli gas dari berbagai negara tanpa sepenuhnya bergantung pada jaringan pipa. Sistem ini memberi keleluasaan untuk mencari sumber pasokan lain ketika pengiriman dari pemasok tertentu mengalami gangguan. Pemerintah juga menyebut ketersediaan LNG dari pasar internasional menjadi salah satu penopang untuk menjaga kecukupan energi.

Selain mengandalkan fasilitas yang tersedia, Singapura tengah membangun terminal LNG kedua untuk memperbesar kapasitas impor pada masa mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan sumber energi sekaligus mengurangi risiko akibat ketergantungan pada jalur pasokan tertentu. Pemerintah Singapura juga memiliki mekanisme antisipasi untuk menjaga keandalan pasokan ketika terjadi pengurangan pengiriman gas.

Gas alam memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan Singapura karena sekitar 95 persen listrik negara tersebut dihasilkan dari sumber energi ini. Karena itu, gangguan pasokan tetap menjadi perhatian meskipun pengurangan terbaru dinilai relatif kecil dibandingkan total kebutuhan harian. Selain volume pasokan, perubahan harga gas di pasar dunia juga dapat memengaruhi biaya energi di negara tersebut.

Energi Nuklir Masuk Perhitungan Jangka Panjang

Di luar upaya menjaga pasokan gas, Wong menyatakan Singapura perlu mempertimbangkan sumber listrik rendah karbon yang mampu menyediakan energi secara stabil. Energi nuklir menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji, meskipun penerapannya menghadirkan persoalan keselamatan dan pengelolaan risiko. Pemerintah menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum menentukan langkah berikutnya.

Singapura dijadwalkan menjalani penilaian infrastruktur nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mulai 2027. Penilaian tersebut akan membantu pemerintah memahami kesiapan dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi apabila negara itu memutuskan mengembangkan program energi nuklir. Hingga kini, kajian tersebut belum berarti Singapura telah menetapkan keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengurangan ekspor gas Indonesia menjadi pengingat bagi Singapura untuk memperkuat ketahanan energinya. Di sisi lain, keputusan Indonesia mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi bagi kebutuhan domestik. Keberlanjutan pasokan ke depan akan bergantung pada pengelolaan kebutuhan dalam negeri, kesepakatan komersial, dan hubungan energi kedua negara. (*)