Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
MAKASSAR, BeritaNow.com – Rokok elektrik yang selama ini dianggap sebagian pengguna sebagai alternatif rokok konvensional kini menghadapi penolakan tegas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah menetapkan fatwa haram terhadap vape, organisasi ulama tersebut bersiap memperluas edukasi hingga tingkat daerah. Langkah ini menjadi perhatian karena menyangkut kebiasaan masyarakat, perlindungan kesehatan, dan masa depan generasi muda.
Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud meminta jajaran pengurus daerah memperkuat pengembangan ekosistem halal sekaligus memperluas sosialisasi mengenai hukum penggunaan vape. Arahan tersebut disampaikan seusai pelantikan dan pengukuhan pengurus MUI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di Makassar, Sabtu (14/11/2026). Menurut Marsudi, kedua agenda itu membutuhkan kerja berkelanjutan agar dapat dipahami dan diterapkan masyarakat.
Pernyataan tersebut menandai pergeseran perhatian MUI dari proses perumusan fatwa menuju penyebarluasan keputusan keagamaan. Sebelumnya, MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape sebagai perbuatan yang diharamkan menurut ketentuan MUI.
Vape Haram, Sosialisasi Menjadi Tantangan Baru
Fatwa haram vape didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk zat terlarang. MUI menilai konsumsi produk tersebut menimbulkan mudarat yang perlu dicegah melalui panduan keagamaan. Organisasi ini juga mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah pengaturan yang lebih tegas.
Namun, penetapan fatwa tidak otomatis membuat penggunaan atau penjualan vape menjadi tindak pidana. Fatwa merupakan keputusan keagamaan, sedangkan pelarangan secara hukum negara memerlukan dasar peraturan yang berlaku. Perbedaan ini penting dipahami masyarakat agar sosialisasi tidak menimbulkan anggapan bahwa seluruh pengguna vape langsung dapat dikenai sanksi pidana.
Dalam dokumen fatwanya, MUI meminta organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai risiko vape. Sasaran tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan yang diutamakan tidak hanya berupa seruan kepada pengguna. MUI juga ingin melibatkan lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap kebiasaan anak-anak dan remaja.
Risiko Kesehatan Tidak Bisa Diabaikan
Di luar pertimbangan keagamaan, penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian lembaga kesehatan internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa aerosol rokok elektrik dapat mengandung nikotin serta berbagai zat berbahaya. Paparan nikotin pada anak dan remaja juga berisiko memengaruhi perkembangan otak serta menimbulkan ketergantungan.
Meski demikian, persoalan kesehatan tidak boleh disederhanakan menjadi anggapan bahwa semua perangkat vape pasti mengandung narkotika. Risiko penyalahgunaan perangkat untuk zat terlarang merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan pembuktian dan penegakan hukum. Edukasi publik perlu membedakan bahaya nikotin, paparan bahan kimia, dan penyalahgunaan narkotika agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.
Kementerian Kesehatan juga dilaporkan sedang mengkaji kemungkinan kebijakan pelarangan yang lebih luas terhadap vape. Namun, kajian tersebut belum dapat disamakan dengan pemberlakuan larangan nasional yang baru. Perkembangan kebijakan pemerintah tetap perlu dipantau melalui pernyataan dan peraturan resmi.
Ekosistem Halal Juga Menuntut Kepastian
Selain persoalan vape, Marsudi menekankan pentingnya memperkuat ekosistem halal secara bertahap. Menurutnya, proses pemeriksaan, pengujian, dan penetapan status halal produk harus terus berjalan meskipun seluruh sektor belum dapat memenuhi target secara bersamaan. Ia mengaitkan agenda tersebut dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Bagi pelaku usaha, penguatan ekosistem halal berkaitan dengan kebutuhan kepastian prosedur sertifikasi dan pengawasan produk. Implementasi yang efektif memerlukan informasi yang mudah diakses, pelayanan yang jelas, serta koordinasi antara lembaga terkait. Tanpa dukungan tersebut, pelaku usaha kecil berpotensi menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan administratif.
Dua agenda MUI ini memperlihatkan besarnya peran lembaga keagamaan dalam memengaruhi perilaku masyarakat dan aktivitas ekonomi. Meski demikian, keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya fatwa atau kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memahami keputusan tersebut, memperoleh informasi kesehatan yang benar, dan mendapatkan pelayanan jaminan produk halal yang mudah diakses.(*)
