Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Sidang Etik Sejumlah Polisi Dikabarkan Berlanjut Pekan Depan

JAKARTA, BERITANOW.COM – Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus menjadi perhatian publik. Sejumlah personel kepolisian terseret dalam perkara tersebut, sementara proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana menjadi sorotan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam naskah pemberitaan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) berencana melanjutkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap sejumlah personel yang diduga melakukan pelanggaran pada pekan depan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, disebut menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap personel terkait masih berlangsung. Tahapan persidangan akan dilaksanakan setelah proses pemeriksaan dinilai mencukupi.

Salah satu nama yang disebut dalam perkembangan kasus ini adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Listyo Sigit Sebelumnya Diberhentikan dari Jabatan KSP
Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo juga telah berdampak pada perubahan jabatan di lingkungan Istana Kepresidenan.

Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Keputusan tersebut diambil setelah adanya penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan bukti elektronik.

Pemerintah kemudian menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan.

Sidang Etik Polri Jadi Perhatian Publik
Dalam informasi yang beredar, sidang etik terhadap Ahrie Sonta disebut telah berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, di Gedung Divisi Propam Polri.

Persidangan tersebut dikabarkan menghasilkan keputusan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, rincian putusan dan status proses banding masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen atau keterangan resmi kepolisian.

Secara umum, mekanisme KKEP merupakan instrumen internal Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan anggota kepolisian.

Sanksi yang dapat dijatuhkan bergantung pada jenis pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan etik juga berbeda dengan proses pidana. Karena itu, seseorang yang menghadapi proses etik atau telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil.

Dugaan Penyalahgunaan Teknologi Penyadapan
Kasus ini turut memunculkan perhatian terhadap penggunaan perangkat teknologi pengawasan yang dimiliki aparat penegak hukum.

Penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah berpotensi melanggar hak privasi serta menimbulkan persoalan serius terkait penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perkara yang melibatkan Presiden Prabowo, penyidik sebelumnya mengungkap dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa memenuhi ketentuan yang diwajibkan.

Penyelidikan juga mencakup dugaan penghapusan rekaman atau jejak elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Publik Menunggu Kepastian Sidang Lanjutan
Rencana kelanjutan sidang etik menjadi salah satu perkembangan yang dinantikan masyarakat.

Keterbukaan informasi mengenai jadwal persidangan, pihak yang diperiksa, hasil pemeriksaan, dan keputusan komisi etik dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, penanganan perkara diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, profesionalitas, dan kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.

Hingga berita ini disusun, jadwal pasti serta daftar lengkap peserta sidang KKEP lanjutan sebagaimana disebutkan dalam naskah awal masih memerlukan konfirmasi resmi.

Perkembangan berikutnya akan menjadi perhatian karena perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, perlindungan privasi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.(*)