Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Gelombang Kritik Muncul di Sejumlah Kota

JAKARTA, BERITANOW.COM — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai gelombang kritik dari mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah kota. Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026) menyoroti persoalan ekonomi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, serta kebebasan sipil.

Unjuk rasa tersebut digelar bertepatan dengan dua tahun sejak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Momentum ini dimanfaatkan para demonstran untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dan mendesak penyelesaian berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani secara memadai.

Aksi berlangsung di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Sejumlah mahasiswa dan aktivis lingkungan turut menyuarakan tuntutan agar pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Mahasiswa Soroti Ekonomi dan Karhutla

Di Jakarta, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kenaikan biaya hidup, penanganan karhutla, serta kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Para demonstran meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, disertai pemulihan ekosistem di wilayah terdampak.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra dan Kalimantan, menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Selain persoalan lingkungan, massa mendesak perbaikan tata kelola ekonomi agar kebijakan pemerintah lebih mampu menjawab tekanan biaya hidup dan mengurangi ketimpangan.

Mereka juga menuntut akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau serta pemerataan pelayanan bagi masyarakat.

Greenpeace Bentangkan Spanduk di Bundaran HI

Kritik terhadap penanganan karhutla juga disampaikan melalui aksi Greenpeace Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada pagi hari, 20 Oktober 2026.

Aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di Patung Selamat Datang untuk menarik perhatian terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius.

Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk tekanan publik agar pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran, menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab, dan memulihkan lingkungan yang terdampak.

Sebanyak 11 aktivis dilaporkan terlibat dalam aksi tersebut dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Persoalan itu turut memunculkan perhatian mengenai prosedur penanganan aksi serta perlindungan hak warga dalam menyampaikan pendapat.

Peristiwa tersebut menambah sorotan terhadap penanganan persoalan lingkungan sekaligus ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.

Kritik Meluas ke Bandung dan Yogyakarta

Gelombang demonstrasi tidak hanya berlangsung di Jakarta. Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil juga menyampaikan kritik di Bandung, Jawa Barat, serta Yogyakarta.

Di Bandung, demonstran menyoroti penanganan karhutla, kebijakan kesejahteraan, dan persoalan ekonomi. Aksi tersebut mencerminkan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap dampak kebijakan publik bagi kehidupan masyarakat.

Sementara itu, aksi di Yogyakarta turut mengangkat tuntutan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Demonstrasi di kawasan sekitar DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan sempat memanas.

Berbagai aksi tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan capaian program, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah merespons persoalan yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

Demokrasi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan

Selain ekonomi dan lingkungan, demonstran turut mengangkat isu demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi.

Mereka meminta pemerintah memastikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik tetap terbuka. Tuntutan tersebut juga mencakup penolakan terhadap tindakan yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat serta desakan agar penegakan hukum berjalan secara adil.

Bagi kelompok masyarakat sipil yang turun ke jalan, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar penanda waktu, melainkan momentum untuk menagih pertanggungjawaban atas arah kebijakan nasional.

Namun, tuntutan dan penilaian yang disampaikan demonstran merupakan aspirasi kelompok yang terlibat dalam aksi. Penilaian menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan tetap memerlukan pengujian melalui data, capaian program, kondisi sosial-ekonomi, serta evaluasi kebijakan secara terbuka.

Pemerintah Dihadapkan pada Tuntutan Perbaikan

Gelombang kritik pada peringatan dua tahun pemerintahan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menunjukkan respons konkret terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

Penanganan karhutla, pengendalian biaya hidup, pemerataan pendidikan dan kesehatan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan sipil menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam demonstrasi tersebut.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya tercermin dalam program dan target pembangunan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dijalankan dengan tetap menghormati hukum dan hak warga lainnya.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pun menjadi momentum penting untuk mengukur kesesuaian antara agenda pemerintah, pelaksanaan kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

Besarnya perhatian terhadap isu ekonomi, lingkungan, dan demokrasi menunjukkan bahwa tuntutan publik tidak berhenti pada penjelasan mengenai program pemerintah. Masyarakat juga menginginkan penyelesaian masalah yang terukur, penegakan hukum yang konsisten, serta keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan kebijakan. (*)