Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Antara Ambisi Program Besar dan Tuntutan Hasil Nyata

Oleh: Ghalda E. Balqis

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk mengukur jarak antara ambisi pembangunan dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan ini membawa sejumlah agenda besar, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga pembangunan ekonomi berbasis desa. Namun, memasuki tahun kedua, pertanyaan mendasar mulai mengemuka: sejauh mana program-program tersebut mampu menjawab persoalan kesejahteraan rakyat?

Pemerintah memiliki alasan untuk menonjolkan berbagai capaian pembangunan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo, dengan penyerapan tenaga kerja hampir 5,49 juta orang. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas investasi yang berlangsung selama periode tersebut. Meski demikian, besarnya investasi perlu diuji lebih jauh melalui kualitas pekerjaan yang tercipta, pemerataan pendapatan, serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Program Besar, Tantangan Pelaksanaan

Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dirancang untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, skala program yang besar juga menghadirkan tantangan serius dalam pelaksanaannya. Persoalan keamanan pangan, distribusi makanan, pengawasan anggaran, dan konsistensi kualitas pelayanan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Sejumlah kritik juga menyoroti perlunya data terbuka untuk mengukur dampak program terhadap status gizi anak dan penurunan stunting.

Sorotan terhadap MBG bahkan mulai memengaruhi dinamika politik di dalam koalisi pemerintahan. Reuters melaporkan pada 22 Oktober 2026 bahwa sejumlah partai pendukung mulai mengambil jarak atau mendorong kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, di tengah persoalan keamanan pangan, kendala distribusi, dan dugaan korupsi. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan program unggulan pemerintah tidak hanya bergantung pada dukungan politik, tetapi juga pada kemampuan memperbaiki pelaksanaan dan membuktikan manfaatnya.

Tantangan serupa muncul pada agenda pembangunan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gagasan memperkuat ekonomi lokal dan memperpendek rantai distribusi memiliki potensi besar. Akan tetapi, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, kemampuan pengelolaan usaha, akses pasar, serta kepastian bahwa koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Program berskala nasional tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah unit yang dibentuk atau besarnya anggaran yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah program tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja produktif, dan memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Cukup

Di bidang ekonomi, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan pertumbuhan nasional menghasilkan kesejahteraan yang merata. Dalam kajian evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo yang dirilis pada 21 Oktober 2026, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada 2025 dan 5,45 persen pada semester pertama 2026. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap tumbuh, tetapi masih berada di bawah target pertumbuhan 8 persen yang menjadi ambisi pemerintah.

Angka pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat. Bagi pekerja, ukuran keberhasilan pembangunan berkaitan dengan kepastian pekerjaan dan peningkatan upah. Bagi pelaku usaha kecil, yang menentukan adalah daya beli konsumen, akses pembiayaan, dan keberlanjutan usaha. Sementara bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, keterjangkauan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan menjadi persoalan yang langsung memengaruhi kualitas hidup.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan semata-mata menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan hasil pertumbuhan tersebut dapat dirasakan lebih luas. Investasi yang besar seharusnya berjalan beriringan dengan penguatan industri nasional, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja yang layak.

Hilirisasi juga perlu dievaluasi berdasarkan nilai tambah yang benar-benar tinggal di dalam negeri. Keberhasilan tidak cukup ditunjukkan melalui besarnya nilai investasi atau volume produksi, tetapi juga melalui penguatan industri pendukung, transfer teknologi, peningkatan keterampilan pekerja, dan keterlibatan pelaku usaha nasional.

Akuntabilitas dan Ruang Kritik

Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak akan lengkap tanpa melihat kualitas demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Pembangunan ekonomi yang kuat membutuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan, kepastian hukum, serta pengawasan publik yang efektif.

Amnesty International Indonesia, dalam laporan yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, menyampaikan kritik terhadap kondisi hak asasi manusia selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Lembaga tersebut menyoroti persoalan ruang sipil, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan meningkatnya keterlibatan aparat keamanan dalam urusan sipil. Temuan dan penilaian tersebut merupakan perspektif lembaga pemantau HAM yang perlu menjadi bagian dari evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Kritik semacam ini seharusnya tidak otomatis dipandang sebagai upaya menghambat pembangunan. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan instrumen untuk menguji kebijakan, mengungkap persoalan, dan mendorong perbaikan. Pemerintah justru memiliki kesempatan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi, dialog yang sehat, dan tindak lanjut yang terukur terhadap berbagai masukan.

Pada saat yang sama, setiap program dengan anggaran besar perlu disertai mekanisme pengawasan yang jelas. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa penerima manfaatnya, apa indikator keberhasilannya, serta bagaimana pemerintah menangani penyimpangan yang ditemukan.

Saatnya Mengukur Dampak, Bukan Sekadar Ambisi

Memasuki tahun ketiga, pemerintahan Prabowo menghadapi tuntutan untuk menunjukkan bahwa berbagai program prioritas tidak berhenti sebagai agenda politik dan administrasi. Pemerintah perlu memperkuat evaluasi berbasis data, membuka hasil pelaksanaan program kepada publik, dan memastikan kebijakan yang terbukti tidak efektif dapat diperbaiki.

Keberhasilan MBG, misalnya, harus terlihat dari perbaikan status gizi dan keamanan pangan. Program koperasi desa harus mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan anggota. Sementara investasi dan hilirisasi perlu menghasilkan pekerjaan berkualitas, memperkuat industri nasional, dan memperluas kesempatan ekonomi di luar pusat-pusat pertumbuhan utama.

Di sisi lain, disiplin fiskal harus dijaga agar pembiayaan program prioritas tidak mengorbankan kebutuhan dasar lain, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan pelayanan publik di daerah. Besarnya anggaran harus diimbangi dengan ketepatan sasaran serta hasil yang dapat diverifikasi.

Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo merupakan periode untuk membaca capaian sekaligus mengenali pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah memiliki modal berupa dukungan politik dan agenda pembangunan berskala besar, tetapi modal tersebut tidak otomatis menjamin keberhasilan.

Ujian sesungguhnya bukan seberapa banyak program diumumkan, seberapa besar anggaran digelontorkan, atau seberapa tinggi target ditetapkan. Ujian sesungguhnya adalah apakah masyarakat hidup lebih sejahtera, memperoleh kesempatan yang lebih adil, dan merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Di situlah ambisi pembangunan harus bertemu dengan tuntutan hasil nyata. (*)