Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini memasuki babak perebutan pengaruh politik yang semakin menarik. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menggerakkan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan pilihannya, sejumlah tokoh mulai diperbincangkan sebagai calon penghuni Istana Wakil Presiden berikutnya.
Rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kedua calon nantinya harus memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi. Presiden diberi waktu 14 hari sejak menerima surat MPR untuk menyampaikan nama-nama tersebut.
Keputusan ini membuat bursa calon wapres memasuki tahap yang lebih serius, meskipun belum ada pencalonan resmi. Di antara sejumlah nama yang beredar, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar menarik dicermati dari sudut konfigurasi kekuatan partai. Keduanya mewakili dua pilihan politik berbeda: mempertahankan kendali di lingkaran inti kekuasaan atau memperluas keseimbangan dalam koalisi pemerintahan.
Dua Nama, Dua Kalkulasi Politik
Sufmi Dasco Ahmad merupakan Wakil Ketua DPR sekaligus tokoh senior Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Dalam konfigurasi DPR hasil Pemilu 2024, Gerindra memiliki 86 kursi dan menjadi kekuatan terbesar ketiga di parlemen. Kedekatan politik Dasco dengan partai Presiden menjadikannya figur yang relevan dalam analisis kesinambungan pemerintahan, meskipun belum ada bukti bahwa Prabowo telah memilihnya sebagai calon.
Jika Dasco masuk dalam dua nama yang diajukan, pilihan tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperkuat koordinasi antara Presiden, kabinet, dan parlemen. Namun, langkah itu juga berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung pemerintah. Jabatan wakil presiden tentu bukan sekadar perpanjangan tangan sebuah partai, melainkan lembaga negara dengan tanggung jawab konstitusional.
Nama kedua yang patut diperhatikan adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Berbeda dengan Dasco, kemunculan namanya telah mendapat dukungan verbal dari seorang politikus partainya sendiri. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa PKB menginginkan Muhaimin sebagai wakil presiden, sembari menegaskan keputusan akhir masih menunggu proses yang berlangsung.
Kekuatan Parlemen Jadi Pertimbangan
PKB memiliki 68 kursi DPR berdasarkan hasil Pemilu 2024, sementara Gerindra menguasai 86 kursi. Jumlah tersebut menunjukkan keduanya mempunyai basis politik yang berarti dalam parlemen. Namun, jumlah kursi partai bukan jaminan otomatis bahwa seorang kandidat akan memperoleh dukungan mayoritas anggota MPR.
Dasco dan Muhaimin juga bukan satu-satunya nama yang dibicarakan. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sugiono, dan Pramono Anung termasuk figur yang muncul dalam pembahasan publik mengenai pengganti Gibran. Dari sisi kekuatan partai, PDI Perjuangan memiliki 110 kursi DPR, sedangkan Partai Demokrat menguasai 44 kursi.
Meski namanya disebut dalam bursa, AHY telah menyatakan Partai Demokrat tidak mengajukan kandidat dan menyerahkan kewenangan pengusulan kepada Presiden. Pernyataan tersebut penting untuk membedakan spekulasi politik dari langkah pencalonan yang benar-benar dilakukan partai. Hingga laporan ini disusun, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai dua nama pilihan Prabowo.
Ujian Konstitusi dan Kepentingan Publik
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan MPR menentukan siapa yang terpilih. Dengan demikian, keputusan akhir bukan hanya berada di tangan Presiden, tetapi juga melalui mekanisme perwakilan.
Bagi masyarakat, persoalan terpenting sebenarnya bukan siapa yang paling kuat melakukan lobi politik. Calon wakil presiden harus dinilai berdasarkan kapasitas pemerintahan, integritas, kemampuan mengelola kebijakan, dan kesediaannya menjaga konstitusi. Kebutuhan tersebut semakin penting karena pemerintahan masih harus menghadapi tantangan ekonomi dan berbagai persoalan nasional.
Dasco dan Muhaimin dapat menjadi dua contoh pilihan politik dengan konsekuensi berbeda, tetapi keduanya belum berstatus calon resmi. Prabowo masih memiliki kewenangan mempertimbangkan tokoh lain sebelum menyerahkan dua nama kepada MPR. Pada akhirnya, publik berhak menuntut agar pengisian jabatan wakil presiden tidak berhenti sebagai pembagian kursi elite, melainkan menghasilkan pemimpin yang mampu bekerja bagi kepentingan negara.(*)
