Senin, 16 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

Dosen UPI Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp25,98 Miliar

Effra S. Husein | | 3 mnt baca
Dosen UPI Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp25,98 Miliar
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

BANDUNG, BERITANOW.COM  –

Dosen UPI ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,98 miliar. 

BK diketahui merupakan dosen Fakultas Pendidikan Teknik Industri (FPTI) UPI yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) UPI Bandung Tahun Anggaran 2024.

Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah BK menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih enam jam di hadapan penyidik Kejati Jawa Barat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, menjelaskan bahwa tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkara ini, penyidik tidak hanya menetapkan BK sebagai tersangka. Seorang direktur perusahaan kontraktor berinisial DWR yang menjabat Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta juga terseret dalam kasus tersebut.

DWR diduga bertanggung jawab sebagai penyedia jasa pelaksana pembangunan gedung CWP-03 UPI. Penyidik sebelumnya telah menetapkan DWR sebagai tersangka pada 29 Juli 2026.

Proyek pembangunan tersebut menggunakan pendanaan pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB) yang dialokasikan melalui APBN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Nilai kontrak awal pekerjaan mencapai Rp47,16 miliar. Dalam perkembangannya, kontrak mengalami perubahan melalui adendum pekerjaan tambah kurang sehingga nilainya meningkat menjadi Rp52,48 miliar.

Progres pembangunan hanya mencapai 75,34 persen

Berdasarkan hasil penyidikan, Kejati Jawa Barat menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan penggunaan dokumen jaminan yang diduga palsu oleh pihak kontraktor. Dokumen tersebut mencakup jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran, hingga jaminan retensi.

Sementara itu, BK sebagai PPK diduga tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan sebelum penandatanganan kontrak.

Pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dan ketentuan kontrak. Progres pembangunan yang berhasil diselesaikan tercatat hanya mencapai 75,34 persen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan fasilitas kampus UPI.

Kerugian negara mencapai Rp25,98 miliar

Besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini diketahui berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Laporan Hasil Audit Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026 mencatat kerugian negara mencapai Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.

Penyidik Kejati Jawa Barat menjerat kedua tersangka dengan sangkaan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan perkara ini masih berlanjut di Kejati Jawa Barat untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung tersebut.

Kedua tersangka tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

Komentar (0)